Beragama Seharusnya Berkomitmen Pegang Perjanjian dan Patuh Aturan Hukum

Jakarta – Ajaran agama mengajarkan kepada umatnya untuk mewujudkan harmoni dan keteraturan sosial sebagai bagian dari indikator kesalehan sosial. Termasuk dalam sikap beragama yang baik adalah menaati hukum dan peraturan sebagai bentuk kesalehan bernegara. Karenanya, beragama yang baik adalah yang berkomitmen memegang perjanjian dan mematuhi aturan hukum, bukan pembangkang.

Pendiri NII (Negara Islam Indonesia) Crisis Center, Ken Setiawan mengatakan bahwa beragama tidak boleh diartikan sekadar sebagai prosesi ritual-formal. Namun lebih dari itu, beragama khususnya pemeluk agama Islam tentunya juga diajarkan pula untuk menaati pemimpin (ulil amri). Sebuah negara akan sulit mencapai kestabilan tanpa adanya pemimpin yang memimpin keberlangsungan suatu negara.

”Kestabilan tersebut dapat dicapai melalui pemberlakuan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara agar tercipta ketertiban dan keadilan di dalamnya,” ujar Ken Setiawan di Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Terlebih menurut Ken, dalam Islam, kewajiban untuk taat kepada penguasa atau pemerintah sudah tertuang dalam surat An-Nisaa:59 yaitu “Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri kalian (pemegang kekuasaa) diantara kamu.”

Lebih lanjut, mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) ini menyatakan kekahwatirannya akan kondisi yang sedang berlangsung di tanah air mengenai bahaya radikalisme, sebuah tragedi kemanusiaan yang mengatasnamakan agama.

”Dewasa ini banyak sekali orang yang mengaku paling beragama namun malah menyampaikan ujaran kebencian, caci maki serta hujatan termasuk kepada pemerintah dan hukum negara ini.” tutur Ken.

Menurut Ken, sosial media berperan besar atas informasi yang begitu cepat termasuk informasi yang bersifat hoax. Informasi yang sulit dibendung ini, termasuk hoax dan propaganda anti Pancasila semakin mengekskalasi dan mengikis nilai-nilai kebhinnekaan. Menurutnya, hal seperti itu seharusnya disikapi secara kritis, apalagi jika yang disampaikan adalah hujatan dan caci maki.

”Seluruh elemen masyarakat harus cerdas menyikapi kondisi tersebut dengan cara mengkampanyekan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa saat ini kita harus menerima realita di lapangan, bahwa anak usia dini bahkan sudah dipaksa menelan ideologi radikal dari oknum-oknum yang memanipulasi agama untuk menentang hukum dan aturan yang ada.

“Penanaman paham radikalis intoleransi pada anak usia dini ini sangat berbahaya. Karena ketika mereka dewasa nanti akan seperti buah yang matang tinggal petik, ditanamkan kebencian kepada negara ditambah polesan ayat-ayat jihad maka meraka akan siap melakukan amaliah terorisme.” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa NII Crisis Center bergerak untuk menerima aduan dengan membuka hotline yang ditujukan untuk masayarakat luas, identifikasi dan investigasi. Selain itu ia menyebut bahwa pihaknya juga melakukan dialog-dialog dengan korban NII yang bertujuan untuk memberikan alternatif pemikiran kepada korban.

“Kita harus tabayyun ketika menerima informasi, jangan sampai terjebak dan bahkan menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya itu. Sekalipun mencantumkan ayat dalam kitab, kita harus cek agar tidak terkena atau melanggar UU ITE,” pungkasnya.