Belajar dari Kota Paling Toleran, Depok Mantapkan Langkah Jadi Kota Inklusif

Depok – Pemerintah Kota Depok melakukan kunjungan kerja ke Kota Salatiga, Jawa Tengah, untuk mempelajari praktik toleransi dan penguatan kohesi sosial. Salatiga sendiri dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia berdasarkan penilaian Setara Institute tahun 2024.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai bagian dari strategi memperbaiki ekosistem sosial dan meningkatkan kewaspadaan dini di masyarakat.

“Ini adalah upaya konkret Pemkot Depok memperkuat sistem deteksi dini sekaligus belajar dari daerah yang terbukti berhasil menjaga toleransi,” ujar Lienda, Senin.

Ia menambahkan, Depok mencatat kenaikan peringkat Indeks Kota Toleran dari posisi 94 pada 2023 menjadi 76 pada 2024. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program toleransi berjalan ke arah yang benar. “Kami ingin terus naik kelas. Dengan belajar dari pengalaman Salatiga, kami berharap Depok semakin inklusif dan harmonis,” katanya.

Studi banding ini difokuskan pada penggalian program, pola kerja, dan mekanisme koordinasi antara Kesbangpol Salatiga dan FKDM yang selama ini menjaga stabilitas sosial di kota tersebut. “Kami ingin memahami bagaimana pembinaan, fasilitas, dan kolaborasi dilakukan sehingga Salatiga bisa menjadi kota dengan tingkat toleransi terbaik,” jelas Lienda.

Ia menegaskan bahwa memperkuat struktur FKDM Depok serta komitmen pemerintah daerah menjadi kunci untuk meningkatkan peringkat toleransi pada tahun-tahun mendatang. “Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata menuju Depok yang lebih rukun dan inklusif,” tegasnya.

Dari sisi Salatiga, Kepala Badan Kesbangpol setempat, Suryono Adi Setiawan, menekankan bahwa budaya toleransi tumbuh karena kesadaran masyarakat, bukan sekadar penilaian lembaga. “Toleransi tidak bisa dipaksakan. Ia lahir dari kemampuan masyarakat hidup berdampingan,” ujarnya.

Suryono menjelaskan bahwa Kesbangpol Salatiga menganalisis berbagai laporan dari tingkat kecamatan hingga RT secara berjenjang sebelum menjadi dasar kebijakan daerah. Sementara itu, Ketua FKDM Salatiga, Darmaji, menuturkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas sosial ditopang oleh sistem pemantauan berlapis.

“Semua aktivitas masyarakat, mulai dari pengajian, kegiatan PKK, hingga sekolah Minggu, dipantau secara proporsional. FKDM hanya bertugas mengamati dan melaporkan, bukan melakukan tindakan. Dengan cara ini suasana tetap kondusif,” ujarnya.