Bakesbangpol Kota Malang Perkuat Pemahaman Publik dari Ancaman Radikalisme

Malang – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang menggelar diskusi kewaspadaan dini dan penanganan konflik tahun 2025 sebagai langkah proaktif mencegah potensi radikalisme di wilayah setempat. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Palace Malang, Rabu (26/11), dan diikuti sekitar 100 peserta dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, hingga mahasiswa.

Plt Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Ali Mulyanto, bersama Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Ratih Sulistyo, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan memperkuat pemahaman publik mengenai ancaman radikalisme. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu melakukan kewaspadaan dini serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

“Kegiatan ini juga memperkuat sinergi berbagai pihak—masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan—agar upaya pencegahan lebih efektif,” kata Ali. Untuk memperkaya perspektif, Bakesbangpol menghadirkan pakar terorisme UMM, Prof. Dr. Gonda Sumitro MA PhD, serta narasumber dari Densus 88 dan Polresta Malang.

Dalam pemaparannya, Prof. Gonda mengingatkan bahwa Kota Malang memiliki kerentanan tersendiri. Menurutnya, sejumlah kasus yang pernah terkait Malang justru melibatkan pelaku dari luar daerah yang memanfaatkan posisi kota sebagai pusat wisata dan pendidikan. Ia menyebut beberapa tanda awal yang perlu diwaspadai, termasuk memudarnya penghormatan terhadap simbol negara seperti bendera, gambar presiden, atau upacara kenegaraan.

Untuk mencegah berkembangnya paham radikal, Prof. Gonda menekankan pentingnya kewaspadaan di tingkat paling dasar—Level RT. Masyarakat diminta peka terhadap perubahan perilaku di lingkungan sekitar tanpa langsung memberi stigma agar tidak menimbulkan polarisasi. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat aspek kesejahteraan, mengingat kesulitan ekonomi kerap dimanfaatkan kelompok teror untuk merekrut anggota baru.

“Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesiapsiagaan masyarakat, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, hingga penanganan akar persoalan sosial dan ekonomi,” tegasnya.