Bahas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PPATK Undang Mitra Penegak Hukum

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjaring aspirasi dari lembaga yang menjadi mitra strategis dalam kerja bersama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

Tidak tanggung-tanggung, aspirasi untuk perbaikan kinerja PPATK disampaikan langsung oleh Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Arman Depari, dan Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh dalam pembukaan Rapat Kerja PPATK di Auditorium Yunus Husein, Senin (5/2).

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menekankan bahwa diundangnya mitra strategis PPATK dalam pembukaan Rapat Kerja PPATK merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas PPATK.

“Kami tidak mengharapkan adanya puja dan puji dari lembaga penegak hukum yang menjadi mitra strategis kami. Justru tempat ini menjadi momentum PPATK berbenah, kritik kami, beri masukan, insyaAllah akan kami serap dan menjadi amal baik untuk perbaikan kerja PPATK ke depan.” kata Kepala PPATK dikutip dari ppatk.go.id.

Kepala PPATK juga menyampaikan berbagai kerja bersama yang sudah dan sedang dikerjakan oleh PPATK bersama berbagai mitra strategisnya seperti menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh para asesor dari Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), proses menuju keanggota di organisasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), hingga pengungkapan berbagai perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui pendekatan follow the money.

“Seluruh kerja tersebut merupakan bentuk sinergi yang terjalin baik antara PPATK dengan pihak pelapor, lembaga penegak hukum, serta lembaga pengawas dan pengatur. Yang sudah baik kita lanjutkan, segala kekurangan segera kami perbaiki,” pungkas Kiagus.