Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Bantul – Ketika ancaman radikalisme dan intoleransi terus bergerak senyap di tengah masyarakat, aparatur negara justru menjadi salah satu kelompok yang paling rentan sekaligus paling strategis dalam peta pertahanan ideologi bangsa.
Menyadari hal ini, Komandan Kodim (Dandim) 0729/Bantul, Letkol Kav Fikri Nurheldi, memberikan pembekalan Wawasan Kebangsaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan respons konkret terhadap ancaman nyata yang kian menggerogoti fondasi persatuan bangsa dari dalam. Kegiatan ini diselenggarakan pada pekan lalu.
Fakta bahwa ASN pun tidak kebal terhadap paparan paham radikal dan intoleran bukanlah isapan jempol. Berbagai survei nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya indikasi keterpaparan ideologi ekstrem di kalangan aparatur negara. Kondisi ini menjadi alarm serius, mengingat ASN adalah pelaksana kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat setiap harinya. Jika aparatur negara terpapar paham intoleran, dampaknya tidak hanya dirasakan secara personal, tetapi berpotensi merambat ke dalam layanan publik, kebijakan daerah, bahkan tatanan sosial masyarakat yang lebih luas.
Dalam penyampaian materinya, Dandim Bantul menegaskan bahwa penguatan semangat kebangsaan bagi ASN dan PPPK merupakan fondasi utama dalam membangun profesionalisme aparatur negara yang bersih dari pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.
“ASN harus mampu menjalankan tugas secara profesional serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Letkol Kav Fikri Nurheldi di hadapan para peserta yang mengikuti kegiatan dengan antusias.
Pernyataan tersebut mengandung pesan kontranarasi yang kuat. Di tengah merebaknya narasi-narasi pemecah belah yang kerap mengeksploitasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan, ASN yang memiliki pemahaman kebangsaan yang kokoh akan menjadi tameng pertama dalam mencegah ideologi tersebut menyebar lebih jauh di lingkungan birokrasi maupun masyarakat.
Seorang ASN yang benar-benar menghayati nilai Bhinneka Tunggal Ika tidak akan mudah terprovokasi oleh narasi kebencian, tidak akan membeda-bedakan pelayanan berdasarkan latar belakang agama atau etnis warganya, dan tidak akan memberi ruang bagi propaganda ekstremis berkembang di lingkungan kerjanya.
Lebih dari itu, ASN dan PPPK memiliki peran yang sangat strategis sebagai perekat dan pemersatu bangsa di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Peran ini tidak bisa dianggap enteng. Di tingkat desa dan kecamatan, ASN adalah wajah negara yang paling sering dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika mereka hadir sebagai pelayan publik yang adil, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai persatuan, secara tidak langsung mereka sedang mempraktikkan kontranarasi terhadap paham-paham yang ingin memisahkan warga berdasarkan perbedaan identitas.
Pembekalan yang mencakup nilai-nilai integritas, loyalitas, dan komitmen terhadap bangsa juga menjadi penangkal terhadap salah satu pintu masuk radikalisasi yang paling umum, yakni rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama ini mengidentifikasi bahwa ketidakadilan sosial-ekonomi, lemahnya pemahaman keagamaan yang moderat, serta krisis identitas merupakan faktor-faktor yang membuat seseorang rentan terhadap ajakan kelompok radikal. Dengan membangun ASN yang memiliki integritas tinggi dan rasa bangga terhadap identitas kebangsaannya, ruang-ruang kerentanan tersebut secara perlahan dapat ditutup.
Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan yang diprakarsai Kodim 0729/Bantul ini sejalan dengan strategi nasional pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang menekankan pentingnya pendekatan dari dalam institusi, bukan hanya dari luar. Ketika nilai-nilai kebangsaan diinternalisasi oleh para aparatur negara, pengaruhnya tidak akan berhenti di ruang rapat atau aula pelatihan saja. Ia akan terbawa ke meja pelayanan, ke ruang-ruang rapat kebijakan, ke percakapan sehari-hari dengan warga, hingga ke lingkungan keluarga masing-masing ASN.
Dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan ini, ASN dan PPPK Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang optimal, tetapi juga tampil sebagai agen perdamaian dan toleransi di tengah masyarakat. Mereka adalah bukti hidup bahwa negara hadir bukan hanya melalui program dan anggaran, tetapi juga melalui setiap sikap dan tindakan aparaturnya yang menjunjung tinggi persatuan, menolak diskriminasi, dan secara aktif melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme, serta terorisme yang mengancam keutuhan bangsa.