ASEAN-IPR: Pencegahan Radikalisme Anak Muda Butuh Komitmen Politik dan Kolaborasi Berkelanjutan

NUSA DUA – Pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan di kalangan anak muda di Asia Tenggara membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setiap negara, komitmen politik yang kuat, serta kolaborasi berkelanjutan. Perbedaan latar belakang sejarah, sosial, politik, dan budaya membuat penanganan ancaman tersebut tidak bisa menggunakan satu model yang diterapkan secara seragam di seluruh kawasan ASEAN.

Direktur Eksekutif Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (ASEAN-IPR), I Gusti Agung Wesaka Puja, mengatakan persoalan radikalisme dan ekstremisme di Asia Tenggara memiliki karakteristik yang kompleks dan beragam. Setiap negara anggota ASEAN menghadapi tantangan berbeda sehingga strategi pencegahannya perlu mempertimbangkan konteks masing-masing.

Menurut Wesaka Puja, faktor yang dapat mendorong munculnya kekerasan dan radikalisme antara lain instabilitas politik, persoalan agama, kondisi sosial-ekonomi, hingga dinamika hubungan keluarga. Beragam faktor tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga membutuhkan upaya yang menyentuh lingkungan sosial dan kehidupan generasi muda.

Karena itu, ia menilai tidak ada satu model pencegahan atau pendekatan one-size-fits-all yang dapat diterapkan secara merata di seluruh negara ASEAN. Kebijakan yang efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan, tantangan, serta karakteristik masyarakat di setiap negara.

Wesaka Puja menyampaikan hal tersebut dalam kursus bertajuk Mencegah Radikalisasi Kekerasan di Kalangan Anak Muda yang diselenggarakan ASEAN-IPR di Nusa Dua, Bali, Senin (12/10/2026).

Ia menegaskan, keberhasilan pencegahan radikalisme di kalangan generasi muda sangat bergantung pada komitmen politik para pemimpin negara. Komitmen tersebut diperlukan untuk memastikan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan dapat bekerja sama melalui mekanisme serta institusi yang tersedia di masing-masing negara.

“Karena itu, pemberdayaan generasi muda dalam menangkal kekerasan dan radikalisme membutuhkan proses jangka panjang dan berjalan secara berkesinambungan,” ujarnya.

Menurut Wesaka Puja, pemberdayaan anak muda tidak dapat dilakukan hanya melalui kegiatan sesaat atau program yang berhenti setelah sebuah kegiatan selesai. Diperlukan konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas, serta ruang partisipasi yang memungkinkan generasi muda terlibat secara aktif dalam menjaga perdamaian dan mencegah kekerasan di lingkungannya.

Ia juga menekankan pentingnya posisi strategis anak muda dalam upaya pencegahan. Selain menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan dari pengaruh ideologi ekstremisme kekerasan, generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perdamaian di tengah masyarakat.

“Karena anak muda lah yang nantinya akan memegang tampuk kepemimpinan,” ucapnya.

Dengan demikian, investasi dalam pemberdayaan generasi muda merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas dan perdamaian jangka panjang di kawasan Asia Tenggara. Pelibatan anak muda dalam kegiatan sosial, pendidikan perdamaian, dialog lintas budaya, dan penguatan toleransi dapat membuka ruang bagi mereka untuk berkontribusi secara konstruktif.

Melalui kolaborasi antarnegara dan komitmen yang berkelanjutan, ASEAN diharapkan mampu memperkuat strategi pencegahan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Pendekatan yang melibatkan generasi muda sebagai mitra akan menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap propaganda ekstremisme serta menjaga perdamaian di kawasan.