Washington – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan menghapus Kuba sebagai negara sponsor terorisme. Gedung Putih menyatakan, perubahan kebijakan Kuba yang lebih luas saat ini tidak termasuk dalam prioritas utama Joe Biden.
“Perubahan kebijakan Kuba saat ini tidak termasuk dalam prioritas utama Presiden Biden,” kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, Dikutip Reuters, Selasa (9/3).
Psaki mengatakan pemerintah tidak terburu-buru untuk melakukan tindakan besar terhadap Kuba yang dikuasai Komunis. Meskipun ada harapan untuk pendekatan yang lebih lembut setelah Donald Trump membatalkan kesepakatan pengurangan ketegangan era Barack Obama yang bersejarah dengan Havana.
“Tapi kami berkomitmen untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai pilar inti dari kebijakan AS kami dan kami berkomitmen untuk secara hati-hati meninjau keputusan kebijakan yang dibuat dalam pemerintahan sebelumnya, termasuk keputusan untuk menunjuk Kuba sebagai negara sponsor terorisme,” kata Psaki.
Pemerintahan Trump mengumumkan pada 11 Januari bahwa akan mengembalikan Kuba ke daftar hitam AS itu. Keputusan tersebut dengan alasan Kuba menyembunyikan buronan AS dan pemimpin pemberontak Kolombia, serta dukungan keamanan untuk Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Langkah Trump adalah pembalikan lebih lanjut dari pemulihan hubungan yang dilakukan Presiden Obama dengan Biden menjabat sebagai wakil presiden. Kritikus mengatakan keputusan Trump sangat dipolitisasi dan tidak didukung oleh bukti.
Sebelum pernyataan Gedung Putih, sebanyak 80 House of Representatives dari Partai Demokrat mendesak Biden dalam surat 3 Maret untuk mencabut sanksi kejam Trump terhadap Kuba dan memperbarui keterlibatan. Psaki mengatakan salah satu prinsip pedoman kebijakan Kuba adalah dukungan untuk demokrasi dan hak asasi manusia.
“Orang Amerika, terutama orang Kuba Amerika, adalah duta terbaik untuk kebebasan dan kemakmuran di Kuba,” ujar Psaki.
Penasihat Biden sebelumnya menyarankan pemerintahan sekarang bisa mulai dengan melonggarkan pengiriman uang dari Kuba-Amerika dan mengurangi pembatasan perjalanan keluarga. Namun, Gedung Putih telah mengindikasikan bahwa langkah-langkah seperti itu mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat.