Jakarta – Proses transisi di Suriah harus dipimpin oleh rakyat Suriah
sendiri dan hak-hak mereka harus dihormati. Demikian disampaikan
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Sabtu (14/12).
Yordania menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan menteri Arab dan
internasional di kota Aqaba pada akhir pekan ini guna membahas situasi
di Suriah usai rezim Assad digulingkan oposisi.
“Kami sepakat bahwa proses transisi harus dipimpin dan dimiliki oleh
Suriah serta menghasilkan pemerintahan yang inklusif dan
representatif,” kata Blinken, dikutip AFP, Minggu (15/12).
“Hak-hak semua warga Suriah, termasuk minoritas, harus dihormati.
Bantuan kemanusiaan harus dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.
Lembaga negara harus memberikan layanan penting kepada rakyat Suriah,”
kata Blinken dalam sebuah konferensi pers di Aqaba.
Menteri Luar Negeri AS itu juga memperingatkan tentang risiko
terorisme di negara tersebut, selama pemerintahan sementara belum
sepenuhnya mengendalikan seluruh wilayah. “Ini adalah momen di mana
ISIS akan berusaha bangkit kembali, memanfaatkan masa transisi di
Suriah,” kata Blinken.
Oposisi bersenjata Suriah merebut ibu kota Damaskus pada 8 Desember.
Pejabat Rusia mengatakan bahwa Assad mengundurkan diri sebagai
presiden setelah melakukan negosiasi dengan para pihak yang terlibat
dalam konflik Suriah dan meninggalkan Suriah menuju Rusia, di mana dia
diberikan suaka.
Mohammed al-Bashir, yang memimpin pemerintahan berbasis di Idlib yang
dibentuk oleh Hayat Tahrir al-Sham dan kelompok oposisi lainnya,
diangkat sebagai perdana menteri sementara pada 10 Desember.