Aparat Intelijen TNI Harus Dapat Melakukan Pencegahan dan Deteksi Dini Terhadap Ancaman Terorisme di Tengah Masyarakat

Jakarta – Aparat intelijen TNI diharapkan dapat mengemban fungsi sebagai early warning and detection bagi pimpinannya masing-masing untuk bisa memberikan semacam panduan bagi pimpinanya dalam upaya merespon dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen. Pol. Drs Suhardi Alius, MH, saat diundang menjadi narasumber untuk memberikan pembekalan mengenai fonomena radikalisme dan terorisme di Indonesia di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Intelijen TNI Tahun 2019. Acara Rakor itu sendiri digelar Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (7/2//2019).

“Dalam kesempatan Rakor ini saya gunakan untuk memberikan semacam pencerahan apa-apa yang menjadi isu-isu aktual yang ada kaitannya dengan masalah penanggulangan terorisme. Banyak peran dari TNI, kami memginginkan aparat Intelijen TNI yang ada di daerah juga bisa memberikan solusi, threatment, keputusan yang cepat dan tepat dalam merespon setiap dinamika yang terjadi di daerahnya,” ujar Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, usai memberikan paparannya pada acara tersebut.

Kepala BNPT pun mengakui kalau institusinya tidak bisa bekerja sendirian dalam upaya Penanggulangan Terorisme dan tentunya juga mengandalkan bantuan dari TNI. Oleh karena itu selain dari TNI, BNPT juga butuh dukungan Polri dan juga dari semua stakeholder terkait.

“Untuk itu dengan pemahaman dan pencerahan yang saya sampaikan tadi dapat memberikan kontribusi kepada kita dalam mengelaborasi faktor-faktor yang berkolerasi dengan masalah penanggulangan terorisme di Indonesia pada khususnya,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.

Baca juga : Melalui OMSP, TNI Siap Bantu BNPT dalam Upaya Penanggulangan Terorisme

Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, aparat intelijen TNI juga harus ikut turun ke bawah dalam melakukan deteksi dini terhadap fonomena yang terjadi di masyarakat Apalagi TNI mempunyai satuan yang paling kecil hingga sampai pelosok masyarakat seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang ada di tingkat Koramil atau Kecamatan Diharapkan aparat-aparat yang turun ke bawah ini dapat melihat isu-isu ini secara aktual, sehingga fenomenal yang terjadi di lapangan ini bisa cepat di informasikan dan diambilkan keputusannya.

“Jangan sampai fonomena yang terjadi itu malah melebar, membesar dan sebagainya, Ini yang perlu dan penting kita sampaikan kepada intelijen TNI sebagai sebagai satuan yang bertanggung jawab dalam rangka mengelola masalah ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.,” kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas RI ini.

Pria yang pernah menjadi Kapolda Jawa Barat ini juga mengatakan bahwa apa yang disampaikannya ini sekaligus sebagai upaya untuk membentengi aparat TNI dari penyebaran paham radikal terorisme. “Ini juga yang paling utama. Jangan sampai aparat intelijen yang kita harapkan bisa memberikan pencerahan terhadap masalah ideologi bangsa kepada masyarakat, tapi justru malah terpapar paham radikal terorisme juga. Jangan sampai itu terjadi,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini menjelaskan.

Pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini mengatakan, dalam paparannya pihaknya juga memberikan materi mengenai wawasan tentang geopolitik yang ada di Indonesia yang dimulai dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan selain masalah-masalah tentang penaggulangan terorisme.

“Oleh sebab itu dalam paparan tadi saya ingatkan pada mereka (TNI) bahwa kita sekarang ini berhadapan dengan dinamika global yang tidak ada lagi batasnya. Nah itu juga bisa menginspirasi semua pihak termasuk aparat intelijen. Oleh sebab itu kewaspadaan itu yang kita utamakan,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Dalam paparannya tersebut Kepala BNPT juga materi tentang wawasan kebangsaan. Dimana wawasan kebangsaan ini sekarang seolah telah hilang dengan berkembangnya Teknologi Informasi yang begitu cepat.
“Hal ini penting karena terbukti banyak anak bangsa yang individualistis. Ini tak lain karena pengarus smarphone ini, media sosial dan dunia maya ini yang mempengaruhinya.

“Semua orang sekarang seolah sudah tidak mempedulikan lagi lingkungan sekitarnya. Mereka bahkan mereka sudah melupan sejarah berdirinya bangsa ini. Anda semua harus ingat bahwa Indonesia ini bukan milik kita, tapi milik anak cucu kita nantinya. Kita cuma numpang lewat, sebentar lagi pensiun, anak dan cucu kita yang meneruskan perjuangan bangsa ini,” tuturnya.

Selain berbicara masalah wawasan kebangsaan, Kepala BNPT juga menyampaikan program penanggulangan terorisme, terutama dengan cara-cara lunak (soft approach). Hal ini ditunjukkan dengan memutarkan video tentang cara BNPT merangkul mantan teroris dengan menyentuh sisi kemanusiaan dengan membangun TPA dan masjid di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.

“Dari sinilah sekarang saya ini diundang oleh negara-negara lain untuk berbicara. Saya diminta menjelaskan program soft approach yang saya lakukan dalam penanggulangan terorisme. Di PBB pun saya juga berbicara sampai akhirnya Sekjen PBB, Antonio Guteres memanaggil saya secara khusus untuk menjelaskan pola soft approach ini. Jadi tidak bisa penanganan teroroisme ini dilakukan dengan pola hard approach saja, tapi harus diibangi dengan soft approach,” kata Kepala BNPT mengakhiri.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BNPT didampingi Sekretaris Utama BNPT, Marsda TNI Dr. Asep Adang Supriyadi, MT, MM, Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI, Hendri Paruhuman Lubis, Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol, Drs, Budiono Sandi, serta seluruh pajabat eselon II di lingkungan BNPT yakni para Direktur, Kepala Biro Umum, Brigjen TNI, Dadang Hendrayudha dan Inspektur BNPT, Dr, Amrizal. MM.

Rakor Intelijen TNI Tahun 2019 yang dibuka Kepala Staf Umum (Kasum) TNI,Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan Ashaf, ini diikuti para pimpinan di jajaran Intelijen TNI. Seperti Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, para Komadan di bidang intelijen Badan Pelaksana Pusat serta para Asisten Intelijen di Komando Utama TNI baik TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU yang ada di daerah