Surabaya – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berkomitmen terus menyiapkan langkah preventif mengantisipasi paham radikal tumbuh di Indonesia.
Bahkan, kampus yang mengemban motto ‘Growing with Character’ ini bersiap menjadi pusat Pendidikan Pancasila sebagai komitmen pemberantasan radikalisme di Indonesia.
Komitmen ini disampaikan Rektor Unesa, Nurhasan pada saat Dialog Kebangsaan yang bertempat di Gedung Rektorat Unesa, Surabaya, Kamis (6/12/2018).
“Unesa mendeklarasikan diri untuk siap sebagai pusat pendidikan Pancasila,” tegas Hasan di Surabaya dalam sambutannya, seperti dikutip Surya.co.id, Kamis (6/12/2018).
Di dalam acara bertajuk “Strategi Melawan Radikalisme, Mengelola Keberagaman, dan Menguatkan Jati Diri Indonesia” ini juga hadir beberapa pemateri lain. Di antanya, Kepala Badan Kesatuan dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Jonathan Judian, sebagai perwakilan Pemprov Jatim dan beberapa jajaran Forpimda terkait.
Baca juga : Sebanyak 1.304 Teroris sudah Diadili di Indonesia
Di era saat ini, Nurhasan tak memungkiri bahwa paham radikal berpotensi berkembang di segala lini. Tidak terkecuali perguruan tinggi seperti Unesa.
“Ada yang mengusik pola keberagaman dan ingin mengganti paham ideologi bangsa dengan ideologi baru. Mereka berusaha menyebarkan paham tersebut di beberapa lini,” kata Nurhasan melanjutkan.
Oleh karena untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya menyiapkan diri dengan beberapa strategi. Di antaranya, dari sisi akademis maupun non akademis yang bukan hanya menyasar mahasiswa namun juga para pengajar.
Melalui akademis, Unesa mewajibkan seluruh mahasiswa untuk menempuh mata kuliah kewarganegaraan dan agama.
“Tak hanya itu, semua dosen di semua mata kuliah juga wajib memasukkan wawasan kebangsaan,” kata Nurhasan.
Dari sisi non akademis, pihaknya juga telah membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa yang akan fokus memberikan pendidikan ideologi bangsa. Yakni, UKM Pengawal Ideologi Bangsa (PIB).
“Semua organisasi mahasiswa dan beberapa organisasi lainnya yang ada di kampus menyatukan semangat keberagaman ini. Namun, bukan dengan mementingkan masing-masing organisasi dan memasukkan semangat politik praktis, melainkan untuk memantabkan ideologi bangsa,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Jonathan Judian, pun mengapresiasi semangat ini. Hal ini selaras dengan pemerintah provinsi yang saat ini juga fokus dalam melakukan langkah preventif pencegahan paham radikal.
Di antaranya, dengan keluarnya Perda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang baru disahkan tahun ini. Serta, dengan adanya Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2014 tentang Larangan Keberadaan Gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Jatim.
“Khusus untuk perda tersebut juga akan melahirkan modul. Modul ini nantinya juga akan disebarkan untuk menjadi penguatan Pancasila,” kata Jonathan.