Antisipasi Kerawanan di Perbatasan, BNPT Gelar Rakor Pengawasan Ancaman Terorisme di Wilayah Perbatasan

Jakarta- Lemahnya pengawasan wilayah perbatasan menjadi celah bagi jaringan terorisme untuk memperluas jaringannya. Dampak langsung dari lemahnya sistem pengawasan membuat pergerakan organisasi teroris transnasional mudah memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai pintu keluar masuk.

Guna mengantisipasi ancaman terorisme yang memanfaatkan wilayah perbatasan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Ancaman Terorisme di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara di Hotel Best Westren Premier, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Hadir untuk membuka acara tersebut, Direktur Pencegahan BNPT, Ir. Hamli, ME menegaskan pentingnya kerjasama dari semua stakeholder terkait dalam hal pengawasan perbatasan, khususnya guna membendung jaringan terorisme.

“Langkah nanti di lapangan harus bersinergi, kegiatan ini tujuan utamanya adalah agar kita saling mengetahui masing-masing tupoksi dan tupoksi apa yang bisa kita sinergikan”, ucap Hamli.

Rapat Koordinasi ini melibatkan sejumlah instansi terkait wilayah perbatasan dan hukum, seperti Bea Cukai, Imigrasi, Bakamla, Kepolisian, TNI, BNPP dan sebagainya. Sebagai narasumber dihadirkan Direktur Penegakan Hukum BNPT, Marthinus Hukom, S.IK serta perwakilan dari Badan Intelijen Negara dan Densus 88 AT.

Menurut Martinus batas negara Indonesia sangat luas dan banyak celah yang belum diantisipasi secara maksimal. Dalam kondisi tersebut dibutuhkan sebuag sistem yang dapat memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan khususnya terkait ancaman terorisme.

“Batas negara Indonesia sangat luas dan terbuka, jadi harus dibuat sistem untuk membendung ancaman terorisme di wilayah perbatasan” tutur Martinus.

Acara ini merupakan tahap awal sebelum tim bertolak ke Kalimantan Utara untuk melihat langsung kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.