Antisipasi Aksi Terorisme di Ruang Publik, BNPT Tandatangani MoU Dengan Kementerian Perhubungan

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, menilai bahwa Kementerian Perhubungan (Kemhub) merupakan salah satu mitra strategis bagi lembaga yang dipimpinnya dalam upaya pencegahan terorisme di dalam negeri. Apalagi sarana transportasi adalah ruang terbuka yang cukup rentan untuk dijadikan sasaran oleh kelompok radikal terorisme.

Karena dengan melihat beberapa kejadian teror yang terjadi di luar negeri, kelompok radikal terorisme telah melakukan serangan menggunakan bus hingga serangan di stasiun kereta api. Untuk itulah BNPT merasa perlu melakukan kerjasama dengan melakukan Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kemhub sebagai bentuk pencegahan di ranah transportasi.

“Operasi transportasi di Indonesia sendiri sangat luas, kami ingin memastikan segala sesuatunya berjalan aman mengingat rentannya aksi terorisme menggunakan atau menyasar fasilitas transportasi seperti yang terjadi di luar negeri. Untuk itu kita jangan menunggu, kita harus siapkan langkah-langkah strategis dalam upaya melakukan pencegahan,” ujar Komjen Pol Suhardi Alius usai penandatangan MoU bersama Menteri Perhubungan, Ir. Budi Karya Sumadi yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Lebih lanjut Kepala BNPT mengatakan, kerjasama antara BNPT bersama Kemhub Kerja dinilai penting mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dari Aceh sampai Papua yang dapat dijangkau dengan berbagai alat transportasi baik di darat, laut, dan udara.

“Kami sendiri telah me-match dengan slogan Kemenhub tadi yang sudah disampaikan Pak Menteri tadi yakni safety, security, service, memastikan aman dari segala sesuatu karena tempat tempat seperti ini juga menjadi sasaran dan target,” tutur mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini.

Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, dengan adanya kolaborasi ini tentunya dapat dipastikan bahwa Standar Operasinoal Prosedur (SOP) di Kemhub yang meliputi perhubungan darat, laut, dan udara bisa dalam posisi pencegahan yang maksimal.

“Pencegahan aksi terorisme yang melibatkan sarana trasportasi tentunya merupakan kebutuham yang mendesak. Karena kalau sampai aksi ini dibiarkan maka dampak sosialnya juga sangat besar. Contohnya kasus bom Bali, peristiwanya hanya sebentar tapi dampaknya sampai sekarang,” kata alumni Akpol tahun 1985 ini.

Dikatakan mantan Kapolda Jawa Barat ini, kerjasama antara BNPT bersama Kemhub sendiri sejatinya telah berjalan sejak lama dalam beberapa aspek. Dimana BNPT sendiri selama ini dengan dibantu dengan Kemhub telah beberapa kali membuat SOP terhadap sarana dan prasarana transportasi seperti Kereta Api, Terminal Angkutan Darat, Pelabuhan Laut, Bandar Udata dan sarana transportasi lainnya untuk mengantisipasi ancaman terorisme.

“Kerjasama BNPT dengan Kemhub sebenarnya sudah berjalan lama. Selama ini menyusunan SOP dalam lingkup transportasi juga dibantu dari kemenhub. Apalagi kami menkoordinasikan dengan 36 Kementerian/Lembaga. Bahkan pegawai BNPT juga ada yang dari Kemenhub. Dan MoU yang kita tandatangani pada hari ini merupakan bentuk dari payung hukum yang nantinya tentunya akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi di BNPT dan Dirjen di Kemenhub,” tutur mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BNPT menjelaskan bahwa, ruang lingkup dari MoU ini sendiri diantaranya meliputi Penyusunan program, strategi, dan kegiatan penanggulangan terorisme di bidang transportasi; Koordinasi penanggulangan terorisme di bidang transportasi; Pemanfaatan kemampuan dan potensi sumber daya para pihak dalam penanggulangan terorisme

“Selain itu tentunya ada pertukaran data dan informasi dalam penanggulangan terorisme, peningkatan sumber daya manusia dalam penanggulangan terorisme, lalu ada sosialisasi penanggulangan terorisme di lingkungan Kemenhub dan kegiatan lain yang tentunya semuanya di bidang transportasi. Ini sangat strategis jika kerjasama ini dibangun dengan maksimal. Sehingga kita berkolaborasi dan maksimal dalam melaksanakan tugas pencegahan dan mengevaluasi,” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Untuk itu kedepannya menurut Jenderal berpangkat bintang tiga kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini mengatakan bahwa BNPT akan terus berkomitmen menjaga bagaimana langkah langkah pencegahan bisa terlaksana semua. Dan kerja sama ini menjadi sebuah penguatan dalam menjalankan amanah Undang-Undang terkait penanggulangan terorisme.

“Kami juga melaksanakan perintah UU, kami selaku koordinator dari semua Kementerian/Lembaga dalam rangka mengindentifiksi masalah termasuk juga mencegah sesuatu, karena tidak mungkin bisa terselesaikan dalam satu kementerian saja,” tutur mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok ini mengakhiri.

Sementara itu Menteri Perhubungan, Ir Budi Karya Sumadi Sendiri menyambut baik kerjasama dengan BNPT ini. Pihaknya juga ingin memastikan dan dapat menjamin bahwa negara ini aman dari ancaman terorisme khususnya dalam hal lingkup transportasi baik sarana maupun prasarananya.

“Keharusan bagi kita untuk mempersiapkan langkah preventif dalam upaya penanggulangan tetorisme. Pak Jokowi selalu mengatakan fokus untuk melawan terorisme, bukan hanya dengan hard power namun juga menggunakan langkah soft power,” ujar Budi Karya Sumadi

Dirinya mengatakan bahwa MoU yang dilakukan pihaknya bersama BNPT ini merupakan langkah soft power dalam upaya menanggulangi terorisme. “Jajaran kami siap untuk saling sinergi memperkuat pengamanan transportasi. Semoga apa yang ditandatanagi ini menjadi hal yang baik, sehingga ikhtiar kita dapat menjadikan negara yang aman dan sentosa,” ujar mantan Direktur PT Angkasa Pura II ini.