Anak-Anak Transmigran Wajib Bentengi Wilayah Transmigrasi dari Penyebaran Radikalisme

Jakarta – Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) wajib menjadi benteng pertama untuk menangkal persebaran radikalisme di wilayahnya masing-masing. Keterlibatan PATRI sangat penting sebagai wujud sumbangsih mereka dalam menciptakan kerukunan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini bukan main-main, transmigrasi dibangun bukan untuk itu. Nah oleh karena itu, PATRI berkewajiban untuk membentengi wilayah-wilayah transmigrasi agar jangan sampai temuan radikalisme,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Pernyataan itu diucapkan Mendes PDTT pada Peringatan HUT Ke-19 PATRI di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pada kesempatan itu, Mendes PDTT menekankan, keberadaan PATRI harus betul-betul menjadi lembaga advokasi bagi transmigran maupun daerah transmigrasi.

“Ini penting, banyak hal yang masih perlu dilakukan pendampingan. Hari ini masih saja kita temukan beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian khusus kita, karena masih pada posisi belum jelas secara lugas pada posisi kepemilikan,” kata Gus Halim, sapaan karibnya.

Ia berharap semua hal yang menjadi kendala terkait transmigrasi tidak terjadi lagi, PATRI harus dapat bertindak untuk mengadvokasi.

Gus Halim juga menyampaikan bahwa bentuk rumah transmigran nantinya akan sama dengan rumah adat setempat sehingga tidak ada perbedaan antara rumah transmigran dan masyarakat setempat.

Dengan begitu diharapkan transmigran dengan masyarakat setempat dapat membaur dan tak ada perbedaan.

Mendes PDTT menambahkan, program transmigrasi sudah memberikan dukungan terhadap pembangunan pemerintahan, bangsa dan negara. Sejak adanya program transmigrasi, setidaknya sudah membentuk 1.529 desa definitif, 454 ibu kota kecamatan, dan 114 ibu kota kabupaten.

“Jadi hampir 25 persen kabupaten di Indonesia adalah produk dari transmigrasi. Kemudian hari ini ada dua ibu kota provinsi yang merupakan produk dari program transmigrasi,” urainya.

Oleh karena itu, kehadiran pegiat transmigrasi yang berada dalam naungan PATRI sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah.

Gus Halim mengungkapkan, saat ini kementeriannya sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) program transmigrasi. Ia berharap akan ada loncatan dan terobosan baru di dalam RPJP tersebut.

“Transmigrasi harus bertumpu pada perkembangan teknologi. PATRI diharapkan menjadi bagian penting dari upaya untuk membangun paradigma baru di dalam transmigrasi,” tandas Gus Halim.