MAKASSAR — Perguruan tinggi menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga lingkungan akademik dari penyebaran intoleransi dan radikalisme. Keterbukaan kampus, aktivitas organisasi kemahasiswaan, hingga interaksi di ruang digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan paham eksklusif yang bertentangan dengan nilai kebangsaan dan demokrasi.
Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui penguatan moderasi beragama, literasi digital, dan deteksi dini. Namun, langkah tersebut harus tetap menghormati kebebasan akademik serta daya kritis mahasiswa.
Persoalan ini menjadi salah satu pembahasan Prof. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag., dalam kegiatan Training of Trainer (ToT) Moderasi Beragama PTP UIN Alauddin Makassar di Swiss-Belhotel Waterfront, Kota Makassar, Minggu (15/11/2026). Dalam pemaparannya bertajuk Peta Ekstremisme, Radikalisme, dan Intoleransi di Perguruan Tinggi, ia mengingatkan bahwa kampus merupakan ruang strategis dalam pembentukan intelektual sekaligus kepemimpinan masa depan bangsa.
Menurut Kamaluddin, perubahan lingkungan pendidikan setelah reformasi dan perkembangan teknologi digital semakin membuka ruang pertukaran gagasan. Namun, keterbukaan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa masuknya ideologi eksklusif yang berpotensi merusak kehidupan akademik dan hubungan sosial di lingkungan kampus.
Ia menekankan bahwa pencegahan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Perguruan tinggi harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan akademik dan tanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dari pengaruh intoleransi hingga ekstremisme kekerasan.
“Pencegahan harus dilakukan secara tepat sasaran. Kampus tidak boleh represif terhadap kebebasan akademik dan daya kritis mahasiswa, tetapi juga tidak boleh membiarkan intoleransi berkembang menjadi ekstremisme kekerasan,” demikian penekanan dalam materi pemaparannya.
Kamaluddin juga mengingatkan pentingnya membedakan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan. Ketiga istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, padahal memiliki karakteristik dan tingkat ancaman yang berbeda.
Intoleransi berkaitan dengan penolakan atau diskriminasi terhadap hak kelompok lain yang memiliki perbedaan keyakinan, identitas, maupun pandangan. Radikalisme mengarah pada keinginan mengubah tatanan sosial dan politik secara mendasar dengan menolak konsensus dasar negara. Sementara itu, ekstremisme kekerasan merujuk pada pandangan maupun tindakan yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan ideologis, politik, atau keagamaan.
Dalam materi tersebut, ketiganya digambarkan melalui piramida radikalisasi. Intoleransi ditempatkan pada lapisan dasar yang dapat menjadi salah satu pintu menuju radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Meski demikian, sikap intoleran tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai pelaku terorisme.
Karena itu, pencegahan sejak tahap awal menjadi penting agar sikap diskriminatif dan penolakan terhadap perbedaan tidak berkembang menjadi pembenaran terhadap kekerasan. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif sekaligus manusiawi dibandingkan penanganan yang hanya mengandalkan tindakan represif.
Dalam pemetaannya, Kamaluddin mengidentifikasi tiga ruang yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan paham eksklusif di perguruan tinggi, yakni organisasi kemahasiswaan, lingkungan akademik dan fisik kampus, serta ruang digital.
Di lingkungan organisasi kemahasiswaan, penyebaran paham dapat berlangsung melalui aktivitas kelompok, hubungan dengan mentor eksternal, hingga upaya memengaruhi struktur organisasi. Sementara itu, masjid, musala, ruang perkuliahan, dan asrama juga memerlukan pengelolaan serta pendampingan yang baik agar tetap menjadi ruang pendidikan dan pembinaan yang inklusif.
Tantangan di ruang digital bahkan lebih kompleks. Konten singkat di media sosial dapat menjadi pintu awal untuk menarik perhatian mahasiswa sebelum mereka diarahkan ke ruang komunikasi tertutup yang membatasi interaksi dengan pandangan berbeda.
Kerentanan tersebut juga berkaitan dengan kondisi psikologis dan sosial mahasiswa. Masa pencarian identitas, idealisme yang tinggi, kekecewaan terhadap ketimpangan, pemahaman keagamaan yang belum mendalam, hingga keterasingan sosial dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan perekrutan.
Dalam materi yang disampaikan, proses perekrutan tersebut dipetakan melalui empat tahapan, yakni pendekatan (ta’aruf), pengondisian (tahdzib), indoktrinasi (talqin), dan komitmen total (baiat).
Pola tersebut memperlihatkan bahwa proses perekrutan tidak selalu dimulai dengan penyampaian doktrin ideologis secara terbuka. Pendekatan personal, bantuan sosial, dan aktivitas keagamaan dapat menjadi bagian dari relasi yang kemudian berkembang menjadi ketergantungan terhadap kelompok tertentu.
Menghadapi kondisi tersebut, Kamaluddin menekankan pentingnya deteksi dini melalui pendampingan dan komunikasi yang terbuka. Perubahan perilaku mahasiswa, seperti menarik diri dari lingkungan sosial, menolak dialog, atau menunjukkan sikap intoleran, perlu dicermati secara proporsional dan berdasarkan konteks yang menyertainya.
Ia mengingatkan agar indikator tersebut tidak digunakan secara tunggal untuk memberikan stigma kepada mahasiswa. Sikap kritis, perbedaan pandangan, maupun ekspresi keagamaan tidak boleh langsung dianggap sebagai tanda radikalisasi. Penanganan harus mengedepankan pendampingan, dialog, dan kontra-narasi persuasif.
Dari sisi kelembagaan, sejumlah langkah mitigasi juga perlu diperkuat. Di antaranya melalui pembenahan tata kelola kampus, optimalisasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), pengelolaan rumah ibadah kampus yang akuntabel, serta transparansi aktivitas organisasi kemahasiswaan.
Penguatan moderasi beragama dan literasi digital juga perlu diintegrasikan sejak masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Mata kuliah wajib, seperti Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, dapat dikembangkan melalui pembelajaran berbasis masalah, studi kasus keberagaman, serta dialog lintas budaya.
Peran dosen pembimbing akademik tidak kalah penting. Dosen diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), tetapi juga hadir sebagai pendamping akademik dan psikososial yang memahami perkembangan mahasiswa.
Pada akhirnya, ketahanan perguruan tinggi terhadap intoleransi dan ekstremisme tidak cukup dibangun melalui aturan formal maupun pengawasan. Budaya akademik yang terbuka, inklusif, dan menghargai perbedaan juga harus menjadi bagian dari kehidupan kampus.
Karena itu, pencegahan membutuhkan keterlibatan bersama pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Penguatan moderasi beragama harus berjalan beriringan dengan kebebasan akademik, pengembangan nalar kritis, literasi keagamaan, serta komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!