Jakarta – Proses demokrasi menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus
bergulir. Berbagai dinamika pun terjadi mengiringi pesta demokrasi
lima tahunan itu.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud
mengatakan ada empat hal agar demokrasi di Indonesia berjalan lancar.
Empat syarat itu meliputi, pertama, melakasanakan hasil-hasil dari
kesepakatan bersama (wujubu al-syuro al wulati al-umur).
“Dalam konteks bernegara dan berbangsa, kesepakatan itu berupa
undang-undang atau keputusan. Jika hal itu diingkari, maka aktivitas
bernegara akan carut-marut,” ujar Kiai Marsudi pada Silaturrahim
Nasional bertema “Mengawal Pemilu Damai, Jujur, Adil, dan Bermartabat”
di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Kedua, lanjut Kiai Marsudi, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak warga negara (al-masuliyyah al-fardhiyyah). Suara rakyat dalam
pemilu, kata dia, harus dijunjung tinggi tanpa intimidasi dan
intervensi.
“Bahwa dalam pemilu ini ada hak masuliyyah, fardhiyyah,
individu-individu yang akan memilih kemaslahatan untuk menyiapkan
pemimpinnya,” ucapnya dikutip dari MUIDIgital.
Kemudian hal ketiga dalam keberlangsungan demokrasi adalah aktivitas
bernegara harus menyangkut kepentingan bersama (umumi al-huquq baina
al-nas). Kepentingan rakyat harus menjadi orientasi dari
kebelangsungan suatu pemerintahan.
Terakhir, tegaknya demokrasi juga ditentukan oleh adanya penghargaan
dan penghormatan terhadap adanya setiap perbedaan di antara sesama
(at-tadhomu baina ar-ra’yati ala ikhtilafi ath-thawaif wa at-tabaqat).
Dalam rangka itu, kata Kiai Marsudi, tokoh-tokoh mejelis lintas agama
berkumpul untuk menjaga satu pilar dari keberlangsungan demokrasi itu
sendiri, yaitu pemilu damai, jujur, adil, dan bermartabat.
Dalam deklarasi tersebut, sejumlah tokoh perwakilan dari ormas Islam,
majelis-majelis agama, KPU, Bawaslu, TNI, serta Polri turut membacakan
deklarasi yang dikomandoi Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar.