Salatiga – Ancaman radikalisme terhadap anak dan generasi muda kini semakin berkembang seiring dengan perubahan pola interaksi di ruang digital. Jika sebelumnya propaganda ekstremisme lebih banyak disebarkan melalui media konvensional dan media sosial, kini kelompok ekstremis mulai memanfaatkan gim daring serta ruang percakapan digital untuk membangun relasi, menanamkan pengaruh, hingga merekrut individu yang rentan.
Perubahan pola ancaman tersebut menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam kegiatan Bincang Jurnal bertajuk “Digital Native dalam Ancaman: Anak, Game Online dan Radikalisasi Digital” yang digelar bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (12/11/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kontra Radikalisasi BNPT Kolonel Cpl. Hendro Wicaksono, S.H., M.Krim., mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara generasi muda menjalani kehidupan sosial. Dunia maya bukan lagi sekadar sarana mencari informasi atau hiburan, melainkan telah menjadi ruang sosial baru tempat anak-anak bermain, berinteraksi, membangun pertemanan, dan mencari pengakuan.
“Anak yang terlihat diam di kamar belum tentu aman dari berbagai ancaman. Melalui gawainya, mereka bisa berinteraksi dengan siapa saja dan mengakses beragam konten, termasuk yang berkaitan dengan radikalisme, judi online, maupun pornografi,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam pemaparan tersebut.
Menurut Hendro, ancaman yang berkembang saat ini juga semakin kompleks dengan munculnya nihilistic violence extremism (NVE), yakni kecenderungan ekstremisme kekerasan yang tidak selalu berangkat dari landasan ideologi ekstrem kiri ataupun kanan. Fenomena tersebut menuntut pendekatan pencegahan yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku dan karakteristik generasi digital.
Ia menilai, perlindungan anak di ruang digital tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. BNPT, kata dia, telah melakukan audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta perusahaan teknologi global, termasuk Meta, untuk mendorong penguatan sistem perlindungan dan penyaringan konten bagi pengguna anak.
Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan. Perbedaan definisi ekstremisme antarnegara serta kepentingan bisnis perusahaan teknologi global kerap membuat penanganan konten berbahaya tidak berjalan mudah. Karena itu, diperlukan regulasi dan ketegasan pemerintah agar platform digital turut bertanggung jawab terhadap keamanan penggunanya, terutama anak-anak.
Hendro juga mengingatkan orang tua agar tidak menjadikan gawai sebagai sarana praktis untuk membuat anak tenang tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pemberian akses digital secara bebas sejak usia dini berpotensi menimbulkan ketergantungan sekaligus membuka peluang anak berhadapan dengan konten dan interaksi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya.
Dekan Fiskom UKSW Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M.Si., mengapresiasi kepercayaan BNPT yang menjadikan UKSW sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi kesempatan penting bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan mengenai persoalan sosial dan keamanan yang berkembang di tengah masyarakat digital.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 mahasiswa Fiskom dari Program Studi Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi. Diskusi juga melibatkan unsur organisasi keagamaan dan kepemudaan di Salatiga, antara lain MUI, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.
Sri Suwartiningsih menilai keterlibatan berbagai organisasi lintas agama menjadi nilai tambah karena memperkaya perspektif dalam membahas ancaman radikalisasi digital. Ia juga menegaskan komitmen UKSW dalam membangun inklusivitas melalui kerja sama harmonis dengan berbagai institusi lintas agama, termasuk UIN Salatiga.
Dalam sesi diskusi yang dimoderatori Abd. Malik, BNPT menekankan pentingnya menggabungkan pendekatan hukum (hard approach) dengan penguatan ketahanan keluarga (soft approach). Regulasi yang ketat terhadap platform digital tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak diikuti pengawasan, pendampingan, dan pendidikan di lingkungan keluarga.
Salah satu kebijakan yang disinggung dalam diskusi adalah Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak di ranah digital, termasuk membatasi praktik pengelolaan data dan interaksi digital yang berisiko bagi anak.
Moderator juga menyinggung kebijakan penonaktifan fitur percakapan (chat box) pada gim Roblox bagi pengguna anak sebagai salah satu bentuk penguatan perlindungan dari interaksi yang berpotensi membahayakan.
BNPT turut mendorong organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan digital masyarakat. Edukasi keluarga, khususnya kepada para ibu yang memiliki posisi strategis sebagai madrasatul ula atau pendidik pertama dalam keluarga, menjadi salah satu perhatian.
Kolaborasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi mengenai bahaya radikalisasi digital hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
Sementara itu, Staf Ahli BNPT Prof (HC) Muhammad Suaib Tahir, Lc., PhD., menjelaskan bahwa pola propaganda kelompok ekstremis, termasuk ISIS, selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi komunikasi.
Ia menguraikan tiga tingkatan narasi yang berkembang di media sosial, yakni propaganda, provokasi, dan agitasi. Ketiganya memiliki karakteristik serta tingkat ancaman yang berbeda sehingga membutuhkan respons yang proporsional.
Menurut Suaib, propaganda masih berada dalam ranah penyampaian gagasan dan kebebasan berekspresi sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum. Namun, ketika narasi berkembang menjadi provokasi, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemantauan.
Adapun agitasi merupakan tingkatan yang lebih berbahaya karena sudah mengarah pada upaya menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis. Pada tahap ini, aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari perspektif Hubungan Internasional, Dosen Program Studi Hubungan Internasional UKSW Triesanto Romulo Simanjuntak menjelaskan bahwa radikalisasi melalui media digital merupakan bagian dari persoalan keamanan nontradisional.
Dalam paradigma human security, individu harus ditempatkan sebagai objek utama perlindungan. Dengan demikian, keamanan ruang digital tidak cukup hanya dilihat dari aspek teknologi dan infrastruktur, tetapi juga harus mempertimbangkan keselamatan serta kerentanan manusia yang menggunakannya.
Triesanto menjelaskan, pola radikalisasi saat ini tidak lagi selalu berlangsung melalui penyebaran ideologi secara satu arah. Kelompok ekstremis dapat memanfaatkan interaksi sosial yang terbentuk dalam gim daring maupun platform komunikasi seperti Discord untuk mendekati calon korban.
Salah satu pola yang perlu diwaspadai adalah digital grooming, yaitu proses pendekatan dan manipulasi psikologis melalui interaksi digital. Pelaku dapat memulai dengan mengidentifikasi individu yang rentan, membangun kepercayaan, menciptakan ketergantungan sosial, kemudian secara bertahap mengarahkan korban pada pemahaman dan tindakan ekstrem.
Ia juga menguraikan Teori 3N sebagai salah satu kerangka untuk memahami kerentanan seseorang terhadap radikalisasi. Tiga unsur tersebut meliputi Needs (kebutuhan identitas dan pengakuan), Narratives (narasi yang menawarkan pembenaran ideologis), serta Networks (jejaring sosial yang memberikan dukungan dan validasi terhadap kelompok).
Ketiga unsur tersebut dapat saling memperkuat, terutama ketika anak atau remaja sedang mencari identitas, membutuhkan penerimaan sosial, dan belum memiliki kemampuan literasi digital yang memadai untuk mengenali manipulasi.
Karena karakter ancaman digital tidak mengenal batas wilayah negara, Triesanto menilai penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tata kelola keamanan transnasional (transnational security governance). Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, organisasi masyarakat, serta perusahaan teknologi perlu membangun mekanisme perlindungan yang saling terhubung.
Melalui kegiatan ini, BNPT juga mengajak sivitas akademika UKSW berkontribusi dalam Call for Papers Jurnal Jalan Damai edisi Desember yang mengangkat tema Nihilistic Violence Extremism.
Forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi akademik, tetapi menjadi bagian dari penguatan kesadaran kolektif bahwa perlindungan generasi muda di era digital membutuhkan keterlibatan semua pihak. Di tengah semakin terbukanya ruang interaksi anak melalui teknologi, ketahanan keluarga, literasi digital, dan kolaborasi lintas agama serta lembaga menjadi fondasi penting dalam mencegah radikalisasi sejak dini.
Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!