Dari Game Online ke Grup WhatsApp, Anak SMP di Bangkalan Terpapar Doktrin Kekerasan

BANGKALAN – Game online dan aplikasi percakapan diduga menjadi pintu masuk penyebaran paham radikalisme terhadap seorang siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Siswa tersebut diketahui bergabung dalam grup WhatsApp komunitas kriminal atau True Crime Community (TCC) dan mendapat doktrin untuk merakit bahan peledak serta melakukan aksi kekerasan.

Kasus tersebut terungkap setelah dilakukan penelusuran oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bangkalan, Moh Yakub, mengatakan pengungkapan itu bermula dari temuan aktivitas TCC yang melibatkan sejumlah anggota dalam grup percakapan digital.

“Jadi itu diungkap oleh Densus 88 melalui TCC,” ujar Yakub, Kamis (12/11/2026) dikutip dari kompas.com.

Berdasarkan hasil penelusuran, siswa asal Bangkalan tersebut tergabung dalam grup WhatsApp yang berisi komunitas kriminal. Di dalam grup itu, salah satu anggota diduga memberikan doktrin kepada anggota lainnya untuk membuat dan merakit bahan peledak, melakukan kekerasan, hingga perundungan.

Pola perekrutan tersebut memperlihatkan bagaimana interaksi di ruang digital dapat berkembang menjadi saluran penyebaran pengaruh negatif terhadap anak-anak. Siswa tersebut awalnya berkenalan dengan orang-orang yang tidak dikenal ketika bermain game online. Komunikasi yang semula berlangsung melalui fitur percakapan dalam permainan kemudian berlanjut ke aplikasi WhatsApp.

“Jadi penyebaran radikalisme ini sekarang tidak hanya terjadi secara langsung, namun juga melalui media sosial dan aplikasi perpesanan,” kata Yakub.

Temuan ini menjadi perhatian karena anak-anak dan remaja dapat berinteraksi dengan orang yang identitas serta latar belakangnya belum diketahui melalui berbagai platform digital. Ketika komunikasi berlanjut ke grup tertutup, pengaruh dari anggota lain berpotensi semakin kuat, terutama apabila anak belum memiliki kemampuan memadai untuk memilah informasi dan mengenali ajakan yang mengarah pada kekerasan.

Setelah kasus tersebut terungkap, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengambil langkah penanganan dengan memberikan pendampingan psikologis kepada siswa yang bersangkutan. Pendampingan dilakukan melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PPA).

Yakub memastikan, langkah penanganan dilakukan agar paparan doktrin tersebut tidak berkembang menjadi tindakan nyata maupun meluas kepada teman-teman sebaya siswa.

“Sudah dilakukan pendampingan oleh dinas KB-PPA. Sehingga, paparan doktrin itu tidak sampai dilakukan dan tidak juga menyebar ke teman sebayanya,” ungkapnya.

Untuk mencegah kasus serupa, Yakub mengimbau orang tua dan tenaga pendidik agar meningkatkan perhatian terhadap aktivitas digital anak. Pengawasan diperlukan bukan semata-mata untuk membatasi penggunaan teknologi, melainkan juga memastikan anak memahami risiko berinteraksi dengan orang asing, bergabung dalam komunitas yang tidak jelas, serta menerima informasi dan ajakan melalui media sosial.

Menurutnya, paparan paham radikal dapat masuk melalui berbagai saluran sehingga pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan di lingkungan sekolah. Keluarga, guru, pemerintah daerah, dan aparat terkait perlu membangun komunikasi serta pendampingan yang berkelanjutan.

Kasus di Bangkalan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan radikalisme di kalangan anak perlu memperhatikan perkembangan ruang digital. Literasi digital, penguatan karakter, komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta pendampingan yang tepat menjadi bagian penting untuk melindungi generasi muda dari pengaruh komunitas yang mengarah pada kekerasan.