Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Salatiga – Generasi digital native tumbuh di ekosistem digital yang menjadi ruang pembentukan identitas dan relasi sosial. Bagi anak dan remaja, ekosistem game online telah melampaui fungsi hiburan, dan kelompok ekstremis memanfaatkannya sebagai ruang pendekatan personal hingga indoktrinasi.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melaporkan bahwa ada sebanyak 112 anak di 26 provinsi terpapar radikalisasi melalui game online dan media sosial sepanjang 2025, dan 620 anak berusia 10–18 tahun terpapar doktrin kekerasan melalui platform digital pada 2026.
Untuk itu sebagai bagian dari upaya kontra radikalisasi, Pusat Media Damai (PMD) melalui Direktorat Kontra Radikalisasi BNPT RI menerbitkan Jurnal Jalan Damai Vol. 2, No. 1, November 2026 bertema “Digital Native dalam Ancaman: Anak, Game Online dan Radikalisasi Digital”, yang mengkaji modus digital grooming berkedok gaming, pola rekrutmen yang menyasar anak dan remaja di game online, hingga strategi literasi dan pengasuhan digital.
Dan untuk memperdalam temuan tersebut bersama kalangan akademik, kelompok yang krusial dalam membangun daya tangkal terhadap paham radikal terorisme, BNPT bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi (Fiskom) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga menggelar kegiatan Bincang Jurnal sesuai tema tersebut.
Kegiatan Bincang Jurnal tersebut digelar di Aula Fakultas Hukum (FH) UKSW Salatiga pada Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri atas mahasiswa S1–S2, dosen, dan civitas akademika Fiskom dan FH UKSW Salatiga, serta tokoh ormas keagamaan di Salatiga.
Dengan karakter UKSW di Salatiga sebagai Mini Indonesia Campus yang majemuk, kegiatan ini diharapkan menanamkan nilai kebangsaan dan toleransi guna mencegah paham radikal terorisme di Indonesia.
Acara dimulai dengan sambutan Dekan Fisikom UKSW Salatiga, Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M.Si., yang mengapresiasi dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan BNPT kepada UKSW Salatiga untuk menjadi tuan rumah dalam agenda strategis ini untuk menggelar Bincang Jurnal.
“Apalagi kegiatan ini dihadiri langsung oleh para mahasiswa Fiskom dari Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Ilmu Komunikasi (Ilkom). Selain itu adanya kehadiran dari berbagai unsur organisasi kemasyarakatan keagamaan menjadi nilai tambah yang akan memperkaya bobot materi dan diskusi ini,” ujar Sri Suwartiningsih.
.
Dikatakannya, dengan adanya acara Bincang Jurnal ini menunjukkan bahwa UKSW terus membuktikan komitmen inklusivitasnya melalui kerja sama yang harmonis dengan berbagai instansi lintas agama, termasuk UIN Salatiga.
“Untuk itu dalam sesi diskusi nanti kamu meminta para mahasiswa yang hadir untuk memaksimalkan kesempatan ini dengan berpartisipasi aktif dan kritis selama sesi tanya jawab,” ujarnya mengakhiri.
Sementara itu Plt. Direktur Kontra Radikalisasi BNPT RI, Kolonel Cpl. Hendro Wicaksono, SH., M.Krim., dalam sambutannya mengatakan bahwa di era yang serba digital ini generasi muda kini menghadapi ancaman baru berupa nihilistic violence extremism yang tidak dipicu oleh ideologi ekstrem kiri maupun kanan.
“Bagi generasi saat ini, dunia maya sudah bergeser fungsi menjadi ruang fisik baru untuk bermain, bersosialisasi, dan mencari teman,” ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan, pola ancaman asuhan telah berubah total, anak yang berdiam di kamar justru menjadi sangat rentan terpapar radikalisme, judi online, dan pornografi lewat gawainya. Hal ini berbeda dengan anak jaman dulu dimana kalau orang tua melihat anaknya ada di rumah menjadi tenang karena tidak akan terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar rumah.
“Bahkan sikap orang tua modern sekarang yang membiarkan anak balita bermain gawai secara bebas hanya demi kenyamanan pribadi tentunya sangat keliru dan mengabaikan risiko kecanduan di masa depan,” ujanrya.
Dikatakannya, BNPT sendiri sudah sering audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan perusahaan teknologi raksasa (seperti Meta) terkait longgarnya filter konten bagi generasi muda. Namun ada perbedaan definisi ekstremisme antarnegara serta kuatnya kepentingan bisnis sering kali membuat perusahaan global enggan memblokir konten berbahaya secara sepihak
“Ketegasan hukum seperti di Singapura dan Australia perlahan mulai direplikasi di Indonesia melalui tahapan peringatan, scoring, hingga ancaman penutupan platform,” ujarnya mengakhiri
Dalam sesi paparan materi, narasumber pertama, yakni sesi Bincang Jurnal, Tenaga Ahli bidang Kontra Radikalisasi BNPT, Prof (Hc.) Dr. M. Suaib Tahir, Lc., M.A., yang menjadi narasumber pertama mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman dirinya selama di Timur Tengah, transformasi propaganda kelompok ekstrem seperti ISIS pasti berubah seiring dengan berubahnya zaman.
Saat ini ada tiga tingkatan narasi di media sosial terbagi menjadi: propaganda, provokasi, dan agitasi. Hal ini terjadi sebagai bentuk kebebasan berekspresi, penyebaran propaganda masih tergolong wajar dan tidak bisa dipidana.
“Ada tahap provokasi, di sisi lain, sudah harus mendapat pantauan ketat dari pemerintah. Ancaman paling berbahaya adalah agitasi karena sudah menghasut massa untuk berbuat anarkis, sehingga aparat wajib menindak tegas para pelakunya,” ujarnya
Selanjutnya narasumber kedua Dosen Prodi Hubungan Internasional, Triesanto Romulo Simanjuntak, S.IP., M.A., menjelaskan bahwa, radikalisasi di media baru perlu dipahami sebagai proses yang lebih kompleks daripada sekedar penyebaran konten ektrimis. Individu bisa saja tidak tertarik pada propaganda ideologis, tetapi terlebih dahulu tertarik pada komunitas yang memberikan perhatian, pengakuan dan rasa memiliki.
“Dalam kajian Hubungan Internasional, radikalisasi di media baru ini diklasifikasikan sebagai isu keamanan non-tradisional. Paradigma Human Security menuntut sekuritisasi ruang digital secara ketat untuk menempatkan individu sebagai objek perlindungan utama,” ujar Triesanto.
Dirinya juga mengatakan bahwa transformasi radikalisasi kini bergeser dari paparan ideologi satu arah menjadi eksploitasi relasi sosial interaktif di platform gim daring dan Discord. Dimana pelaku menjerat korban melalui mekanisme digital grooming berupa penargetan individu rentan, pembangunan kepercayaan, isolasi sosial, hingga indoktrinasi kekerasan.
“Kerentanan radikalisasi dipicu oleh Teori 3N: pemenuhan kebutuhan identitas (Needs), jebakan narasi ekstremis (Narratives), dan validasi jejaring kelompok tertutup (Networks). Dan sifat ancaman yang menembus batas negara mewajibkan kolaborasi lintas sektor dan penerapan tata kelola keamanan transnasional (transnational security governance),” katanya.
Menurutnya, ancaman radikalisme di media baru tidak lagi semata mata berlangsung melalui penyebaran ideologi, melaikan melalui eksploitasi hubungan sosial, kebutuhan identitas, dan interaksi digital yang secara perlahan dapat menormalisasi ekstrimisme dan legitimasi kekerasan.
“Untuk itu kami menekankan pentingnya memahami dinamika penyebaran paham radikalisme melalui media baru. Karena teknologi informasi kini menjadi sarana signifikan dalam penyebaran paham terorisme. Media baru ibarat pedang bermata dua—dapat berdampak positif sekaligus negatif,” ujarnya mengakhiri.