Tangkal IRET, Mahasiswa Diminta Jadi Pelopor Literasi Digital dan Pencegahan Radikalisme

SERANG – Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pengguna media sosial. Di tengah maraknya disinformasi dan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET), kalangan perguruan tinggi diharapkan tampil sebagai pelopor literasi digital sekaligus penggerak narasi positif di masyarakat.

Peran tersebut penting karena kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial menjadi bekal generasi muda menghadapi berbagai bentuk manipulasi informasi serta penyebaran ideologi ekstrem di ruang digital.

Pesan itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Banten Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kota Serang, dan diikuti sekitar 50 mahasiswa.

Dalam kegiatan itu, Mayndra membawakan materi bertajuk Digital Literacy & Counter Terrorism: Peran Mahasiswa di Era Disinformasi. Ia memaparkan perkembangan ancaman terorisme global, potensi penyebaran radikalisme di Indonesia, serta keterkaitan antara intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Ia juga menjelaskan bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi ekstrem melalui konten provokatif, manipulasi informasi, dan narasi yang secara bertahap memengaruhi cara pandang masyarakat.

“Mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, mengenali informasi yang menyesatkan, dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum membagikannya. Jangan sampai ruang digital justru dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian, intoleransi, maupun paham kekerasan,” demikian pesan yang ditekankan dalam materi tersebut.

Menurut Mayndra, literasi digital tidak sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat dan menggunakan teknologi. Lebih dari itu, literasi digital harus disertai kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap informasi yang dikonsumsi, diolah, maupun disebarluaskan.

Dengan bekal tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membedakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari konten manipulatif atau provokatif. Sikap kritis juga diperlukan agar mereka tidak mudah terpengaruh maupun ikut menyebarkan narasi yang mempertajam perpecahan di tengah masyarakat.

Selain membahas ancaman IRET di ruang publik, Mayndra turut menyoroti pentingnya pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Polri. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap personel terhindar dari paparan paham intoleran dan radikal.

Upaya itu menjadi bagian dari pembinaan profesionalisme personel sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kegiatan tersebut juga dikaitkan dengan semangat program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni “Polisi Bersama Masyarakat”, yang menempatkan kolaborasi dan partisipasi publik sebagai unsur penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Pencegahan tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk membangun lingkungan yang toleran, menjaga persatuan, dan memperkuat ketahanan terhadap pengaruh paham ekstremisme,” menjadi pesan penting dalam penguatan kolaborasi tersebut.

Melalui kegiatan ini, Densus 88 AT Polri mendorong mahasiswa mengambil peran lebih luas dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Mereka diharapkan tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menghadirkan informasi yang mencerahkan, menyebarkan pesan toleransi, dan menjadi teladan dalam menjaga persatuan.

Keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan IRET diharapkan dapat memperkuat ketahanan generasi muda sekaligus mendorong terciptanya ruang digital yang sehat, produktif, dan tidak menjadi saluran penyebaran paham kekerasan.