Libatkan 120 Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan Sumsul Perkuat Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Sekolah

PALEMBANG – Sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah penyebaran intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET), terutama di tengah semakin luasnya pemanfaatan ruang digital untuk menyebarkan paham tersebut. Karena itu, penguatan wawasan kebangsaan dan literasi digital perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan peserta didik.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melibatkan 120 kepala sekolah SMA dan SMK negeri maupun swasta dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan wawasan kebangsaan bersama Tim Pencegahan Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Sumsel Densus 88 Antiteror Polri. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Palembang, Rabu (11/11/2026).

Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Poniyem mengatakan, keterlibatan kepala sekolah menjadi bagian penting dalam memperluas edukasi sekaligus memperkuat deteksi dini terhadap potensi penyebaran paham ekstremisme di lingkungan pendidikan.

Menurut dia, sekolah tidak hanya berperan dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun lingkungan yang aman dan membekali peserta didik dengan pemahaman kebangsaan. Karena itu, Disdik Sumsel berkomitmen melanjutkan kolaborasi dengan Densus 88 melalui sosialisasi secara langsung ke sekolah-sekolah.

Sementara itu, narasumber dari Densus 88 AT Polri, Ipda Fachrurozi, menjelaskan bahwa penyebaran paham radikalisme kini semakin banyak memanfaatkan media sosial, grup percakapan, dan komunitas daring. Prosesnya dapat berlangsung secara bertahap, mulai dari penanaman sikap intoleran hingga berkembang menjadi paham radikal dan ekstremisme yang berpotensi mendorong tindakan terorisme.

Ia menilai, pelajar perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan karena berhadapan dengan beragam informasi dan interaksi di ruang digital. Sejumlah kondisi, seperti pengalaman perundungan (bullying), minimnya perhatian keluarga, serta penggunaan gawai tanpa pendampingan, menurutnya dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk memengaruhi cara berpikir anak.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Densus 88 memperkenalkan pedoman “Stop, Cek, Pikir, Bagikan” kepada para pelajar. Prinsip ini mengajak siswa agar tidak terburu-buru menyebarkan informasi, memeriksa kebenaran dan kredibilitas sumber, serta mempertimbangkan dampak suatu pesan sebelum membagikannya kepada orang lain.

Selain literasi digital, kegiatan tersebut juga menekankan pentingnya penanaman empat konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penguatan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membangun daya kritis dan sikap kebangsaan peserta didik, sehingga mereka mampu menyikapi perbedaan secara bijak serta tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengandung intoleransi dan ekstremisme.