Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
JAKARTA – Ruang digital tidak hanya membuka peluang bagi masyarakat untuk berinteraksi dan memperoleh informasi, tetapi juga menjadi medium penyebaran radikalisme, intoleransi, hingga kejahatan siber. Karena itu, ketahanan bangsa di ruang digital perlu diperkuat melalui peningkatan literasi, pembaruan regulasi, serta sistem keamanan yang memadai.
Peringatan tersebut disampaikan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Boy Rafli Amar, dalam Talkshow Spesial Peringatan Hari Pahlawan 2026 bertema Kedaulatan Digital Indonesia: Digital Indonesia 2045, Berdikari Sendiri, Berdaya di Dunia. Kegiatan itu berlangsung di Aula Bung Tomo, Gedung RRI Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Boy mengatakan perkembangan teknologi digital telah memungkinkan masyarakat dari berbagai negara berinteraksi tanpa batas wilayah. Namun, keterbukaan itu juga membawa masuk beragam nilai dan budaya yang belum tentu sejalan dengan identitas bangsa Indonesia.
Salah satu persoalan yang perlu diwaspadai, menurut Boy, adalah penyebaran paham radikalisme dan intoleransi melalui platform digital. Jika tidak diantisipasi, konten semacam itu berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
“Di dunia digital ini ada yang positif, ada yang buruk. Yang buruk tadi berkaitan dengan kejahatan siber, misalnya serangan siber ataupun kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan dunia siber,” ujar Boy dikutip dari laman rri.co.id.
Ia menilai penyebaran paham intoleransi di ruang digital menjadi tantangan tersendiri karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi dan pandangan dari luar. Kondisi tersebut menuntut penguatan ketahanan ideologi sekaligus kemampuan masyarakat memilah informasi.
Boy juga menyoroti perlunya pembaruan regulasi untuk memitigasi penyebaran konten bermasalah. Namun, upaya pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai unsur melalui pendekatan kolaboratif.
“Monitoring sistem terhadap konten yang ada ini harus saya katakan sebagai sebuah strategi yang bersifat pentaheliks, kolaboratif. Pemerintah, akademisi, masyarakat, termasuk media harus bekerja sama membangun ketahanan menghadapi ketidakbaikan yang ada di dunia digital,” katanya.
Selain pengawasan, Boy menekankan pentingnya peningkatan literasi digital. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap karakter informasi di internet dapat membuat mereka lebih rentan terpengaruh konten yang menyesatkan maupun bertentangan dengan nilai kebangsaan.
Karena itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengenali, menilai, dan menyaring informasi sebelum menerima atau menyebarkannya. Literasi digital juga perlu berjalan beriringan dengan penguatan nilai-nilai Pancasila agar ruang digital tidak menjadi saluran penyebaran intoleransi dan paham radikal.
Di sisi lain, Boy mengingatkan pentingnya memperkuat sistem keamanan pada aplikasi dan platform digital. Menurutnya, perlindungan tersebut diperlukan agar sistem pemerintahan, data masyarakat, serta infrastruktur strategis tidak mudah menjadi sasaran serangan siber.
Ia mengakui pembangunan sistem keamanan digital membutuhkan anggaran besar. Meski demikian, kebutuhan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk menjaga kedaulatan digital dan melindungi berbagai sistem penting dari ancaman peretasan.
“Security system itulah yang harus kita sadari bersama. Aplikasi dunia maya memang sarat dengan biaya tinggi, tetapi kita juga harus menyiapkan sistem keamanan yang berbiaya tinggi,” ujar Boy.