BNPT Susun Modul Hukum Humaniter, Perkuat Penanggulangan Terorisme Berbasis HAM

BALI – Penanggulangan terorisme tidak cukup hanya mengandalkan efektivitas pencegahan dan penindakan. Setiap kebijakan dan tindakan penanganan ancaman terorisme juga harus berjalan dalam koridor hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan.

Untuk memperkuat pemahaman tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyusun modul pembelajaran tentang Hukum Humaniter dan Penanggulangan Terorisme. Modul ini diproyeksikan menjadi bahan referensi sekaligus materi peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan modul tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Kedua Penyusunan Modul Hukum Humaniter dan Penanggulangan Terorisme yang digelar BNPT di Bali, Rabu (4/11/2026). Forum ini menjadi bagian dari upaya menyempurnakan draf modul dengan menghimpun masukan dari kementerian/lembaga, organisasi internasional, dan kalangan akademisi.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Dionisius Elvan Swasono, S.Sos., M.Si., mengatakan modul tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami keterkaitan antara hukum humaniter dan penanggulangan terorisme.

“Modul ini nantinya dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman mengenai hukum humaniter serta penanggulangan terorisme. Nantinya modul ini dapat didistribusikan kepada kementerian/lembaga terkait untuk dimanfaatkan sebagai bahan pelatihan maupun referensi dalam penyusunan kebijakan,” ujarnya.

Menurut Dionisius, pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dan kemanusiaan menjadi penting agar setiap kebijakan penanggulangan terorisme tidak hanya berorientasi pada penanganan ancaman, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan demikian, profesionalisme aparat dan efektivitas penanggulangan terorisme harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap HAM. Pendekatan yang berlandaskan hukum juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kebijakan keamanan.

Penyusunan modul tersebut sekaligus mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2026–2029. Secara khusus, kegiatan ini berkaitan dengan Tema 7 tentang Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Keadilan.

Dalam proses penyempurnaan draf, BNPT melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Pertahanan.

Diskusi juga menghadirkan narasumber dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Keterlibatan kedua institusi tersebut diharapkan memperkaya pembahasan dari perspektif hukum humaniter, praktik kelembagaan, dan kajian akademis.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi penting mengingat penanggulangan terorisme melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Kesamaan pemahaman mengenai prinsip hukum dan kemanusiaan diperlukan agar kebijakan yang dijalankan tetap terkoordinasi dan akuntabel.

Melalui penyusunan modul tersebut, BNPT berharap aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai penanggulangan terorisme yang profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum.

Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan terorisme tidak hanya diukur dari kemampuan mencegah dan menangani ancaman, tetapi juga dari konsistensi negara dalam menjaga supremasi hukum, melindungi HAM, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.