Literasi Digital Jadi Benteng Cegah Paparan Radikalisme di Papua Barat Daya

Sorong — Penguatan literasi digital dinilai menjadi salah satu kunci untuk melindungi masyarakat, khususnya anak dan generasi muda, dari paparan intoleransi, radikalisme, ekstremisme hingga berbagai konten berbahaya yang semakin mudah ditemukan di ruang digital.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memilah informasi, mengenali narasi berbahaya, serta membangun komunikasi yang sehat di dunia maya.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak Papua Barat Daya, Dr. Anace Nauw, dalam kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Publik di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan bertema “Bersama Membangun Ruang Digital yang Aman dan Ramah Anak: Cegah Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Konten Berbahaya di Dunia Maya” itu digelar Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Manokwari bersama Tim Densus 88 Antiteror Polri.

Dalam sambutan yang disampaikan Anace, Elisa mengatakan perkembangan teknologi dan semakin luasnya infrastruktur digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi.

Menurutnya, kemajuan teknologi membawa banyak manfaat. Namun, keterbukaan akses informasi juga menghadirkan tantangan baru karena internet dan media sosial dapat disalahgunakan untuk menyebarkan berbagai konten negatif.

“Untuk melawan ancaman ini bukanlah pembatasan teknologi, melainkan penguatan kapasitas manusia itu sendiri. Di sinilah pentingnya literasi digital,” kata Elisa.

Ia menjelaskan literasi digital tidak berhenti pada kemampuan mengoperasikan gawai atau mengakses internet. Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, memahami etika berinteraksi di ruang digital, serta mampu menyebarkan pesan yang membangun.

Kemampuan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang provokatif. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat diharapkan mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, mengenali ciri-ciri narasi ekstremisme, serta memilih dan memproduksi konten yang edukatif.

Elisa mengatakan penciptaan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Perlindungan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, akademisi, komunitas, media hingga masyarakat secara luas.

“Kita harus aktif membanjiri dunia maya dengan konten-konten positif, narasi moderasi beragama, toleransi, dan nilai-nilai luhur Pancasila,” ujarnya.

Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Manokwari, Makmur, mengatakan perkembangan teknologi telah membuat akses terhadap informasi semakin luas, termasuk bagi anak-anak.

Kondisi tersebut, kata dia, perlu diimbangi dengan perlindungan karena ruang digital memiliki sejumlah kerawanan. Selain intoleransi, radikalisme dan ekstremisme, internet serta media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran konten berbahaya seperti judi daring, pornografi, dan perundungan siber.

Makmur menegaskan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Manokwari tidak hanya berkaitan dengan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital, tetapi juga mendukung terbentuknya ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak.

Ia menilai persoalan di ruang digital tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar perlindungan masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda, dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

“Melalui sosialisasi ini, kita ingin memperkuat benteng pertahanan digital kita mulai dari lingkungan keluarga, institusi keagamaan, hingga kebijakan pemerintah daerah guna mewujudkan internet yang edukatif dan aman bagi anak-anak di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat,” ujar Makmur.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pemateri, yakni Drs. Setiyo Nastiarwo selaku Fasilitator Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Barat Daya, Kombes Pol Gede Suardana, S.Pd., M.M. selaku Kasatgaswil Papua Barat Densus 88 Antiteror Polri, serta Medi dari Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Manokwari.

Melalui sosialisasi itu, peserta didorong untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Literasi digital diharapkan tidak hanya membuat masyarakat lebih cakap menggunakan teknologi, tetapi juga lebih kritis dalam menghadapi informasi dan narasi yang beredar di dunia maya.

Penguatan kemampuan tersebut menjadi semakin penting bagi anak dan generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan dengan akses digital semakin luas. Karena itu, membangun ruang digital yang aman tidak cukup hanya dengan mengawasi konten, tetapi juga perlu membangun kemampuan masyarakat untuk mengenali, menyaring, dan merespons informasi secara tepat.

Dengan pendekatan tersebut, ruang digital di Papua Barat Daya diharapkan dapat berkembang menjadi ruang yang terbuka terhadap kemajuan teknologi sekaligus aman, sehat, edukatif, dan ramah bagi anak.