Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Washington – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mencabut status Suriah sebagai negara sponsor terorisme pada tanggal 24 Agustus 2026. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengeluarkan keputusan yang mengakhiri rekam jejak panjang Suriah dalam daftar hitam tersebut sejak tahun 1979.
Langkah strategis ini secara langsung membuka kembali gerbang investasi Amerika Serikat ke negara tersebut. Namun, di balik pencabutan sanksi ekonomi ini, pemerintahan Amerika Serikat mengambil pertaruhan besar dengan menaruh kepercayaan pada tokoh yang sangat tidak terduga. Washington kini merangkul Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, yang ironisnya pernah menyandang status teroris global hingga bulan November 2025.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebelumnya memasukkan al-Sharaa ke dalam daftar teroris pada bulan Mei 2013 saat ia masih menggunakan nama Muhammad al-Jawlani. Kini, melalui pencabutan status Suriah, Washington meyakini bahwa mantan militan radikal tersebut telah mengubah pandangannya secara fundamental.
Amerika Serikat berharap al-Sharaa dapat menjalin kerja sama erat dalam bidang kebijakan luar negeri, pemulihan ekonomi, hingga sektor pertahanan militer. Pergeseran kebijakan ini menunjukkan upaya nyata Amerika Serikat untuk mendorong proses deradikalisasi secara masif, sekaligus membuktikan bahwa mantan ekstremis memiliki peluang untuk kembali diterima oleh komunitas internasional jika mereka sungguh-sungguh menolak jalan terorisme.
Sejarah mencatat bahwa rezim Hafez dan Bashar al-Assad sebelumnya menjadikan Damaskus sebagai markas besar bagi berbagai kelompok teroris, serta jembatan penghubung pasokan senjata bagi milisi sektarian. Namun, perang saudara Suriah melahirkan dinamika baru ketika al-Sharaa memimpin salah satu cabang kelompok radikal.
Ketika pendiri ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, memaksa kelompok al-Sharaa untuk melebur ke dalam jaringan ISIS pada tahun 2013, al-Sharaa menolak keras instruksi tersebut. Ia kemudian juga memutuskan segala hubungannya dengan Al-Qaeda pada tahun 2016. Sepuluh tahun setelah perpecahan ideologis tersebut, ia berdiri di Gedung Putih sebagai kepala negara yang sah, sementara otoritas Amerika Serikat menghapus namanya dari daftar teroris global.
Para pengamat keamanan menilai keputusan pemerintahan Amerika Serikat ini membawa argumen geostrategis yang sangat masuk akal. Dengan memberikan bantuan keamanan dan membuka kembali jalur diplomasi, Amerika Serikat menarik Suriah menjauh dari cengkeraman pengaruh rezim asing penyokong teror yang kerap mengeksploitasi kawasan tersebut.
Selama setengah abad, keluarga Assad mengikat Suriah secara militer. Kini, sebuah pemerintahan Suriah yang bersahabat dengan negara Barat tentu mengurangi ketergantungan mereka pada kekuatan luar. Amerika Serikat menggunakan pencabutan status terorisme ini sebagai senjata diplomasi utama untuk mengisolasi pihak-pihak yang menyuburkan konflik di Timur Tengah.
Lebih jauh lagi, keputusan ini membuka jalan bagi kemitraan kontraterorisme yang sangat krusial di masa depan. Suriah secara aktif bergabung dengan koalisi global melawan ISIS pada bulan November 2025. Pasukan negara Suriah kini menjalankan operasi militer secara langsung untuk menghancurkan sisa-sisa jaringan ISIS dan Al-Qaeda. Kebencian al-Sharaa terhadap ISIS terbukti sangat nyata karena kelompok ekstremis tersebut menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba membunuhnya.
Kerja sama antara Amerika Serikat dan Damaskus pada akhirnya menyelamatkan warga sipil yang menderita di bawah bayang-bayang radikalisme. Keputusan berani ini mengisyaratkan bahwa jalur untuk meninggalkan ekstremisme kekerasan selalu terbuka, sekaligus menawarkan pelajaran penting bagi upaya memutus rantai radikalisasi global.