BNPT Perkuat Literasi Digital dan Kolaborasi Lintas Sektor Hadapi Ancaman Radikalisme di Ruang Siber

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa penguatan literasi digital dan kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama dalam menghadapi perubahan pola penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang kini semakin banyak memanfaatkan ruang digital.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap ancaman terorisme. Akses internet yang semakin luas membuat anak-anak dan remaja lebih mudah memperoleh berbagai informasi melalui perangkat digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, ruang siber juga dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda, ujaran kebencian, disinformasi, hingga ajakan bergabung ke jaringan ekstremis.

Kepala BNPT, Eddy Hartono, mengatakan perubahan karakter ancaman tersebut menuntut strategi pencegahan yang lebih adaptif dan tidak lagi hanya berorientasi pada penindakan terhadap aksi teror.

“Di tengah perkembangan teknologi digital, bentuk ancaman terus berubah yang semakin adaptif dan persisten,” ujar Eddy Hartono dalam keterangan resminya, Senin (20/7).

Menurut Eddy, upaya penanggulangan terorisme saat ini harus diarahkan pada penguatan daya tahan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi kekerasan yang berkembang di ruang digital.

Pesan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 BNPT yang mengusung tema “16 Tahun BNPT: Kolaborasi Jaga Indonesia”. Tema tersebut menegaskan bahwa menjaga Indonesia dari ancaman radikalisme dan terorisme merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Selama lebih dari satu dekade, BNPT terus mengembangkan pendekatan pencegahan melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, media massa, hingga komunitas.

Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai program, seperti Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siapsiaga, penguatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), serta pembentukan Satuan Tugas Kontra Radikalisasi lintas sektor.

“Penanggulangan terorisme memerlukan sinergi dan kolaborasi yang menganut prinsip whole of government and society approach, yaitu pendekatan menyeluruh yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029,” jelas Eddy.

BNPT menilai pencegahan terorisme tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan. Penguatan wawasan kebangsaan, literasi digital, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan terhadap infiltrasi ideologi kekerasan.

Salah satu implementasi strategi tersebut dilakukan melalui Program Desa Siapsiaga di Kabupaten Cirebon. Melalui program ini, masyarakat didorong mengembangkan usaha budidaya ikan lele dengan sistem bioflok yang tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga memperkuat kohesi sosial melalui aktivitas ekonomi produktif.

Menurut BNPT, masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi lebih baik cenderung memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap pengaruh kelompok radikal yang kerap memanfaatkan persoalan sosial dan ekonomi sebagai pintu masuk penyebaran ideologi.

Pendekatan serupa diterapkan di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Bersama PLN Indonesia Power dan pemerintah daerah, BNPT mengembangkan workshop produksi paving block berbahan limbah Fly Ash and Bottom Ash (FABA) sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

Selain menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah limbah industri, program tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi lokal dapat berjalan seiring dengan pembangunan ketahanan masyarakat terhadap ekstremisme berbasis kekerasan.

BNPT menilai pengalaman di berbagai daerah memperlihatkan bahwa masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, ruang partisipasi, dan kehidupan sosial yang inklusif memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap penyebaran paham radikal.

Di sisi lain, ruang digital kini menjadi arena baru yang memerlukan perhatian serius. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai medium penyebaran propaganda, disinformasi, dan narasi ekstrem oleh kelompok radikal.

Karena itu, BNPT menegaskan bahwa menjaga Indonesia tidak hanya berarti mencegah aksi terorisme, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kemampuan menyaring informasi, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta membangun ketahanan sosial yang mampu menangkal berbagai bentuk ideologi kekerasan.