Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Jakarta — Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya berpotensi memicu krisis energi serta gejolak ekonomi global. Situasi tersebut juga dikhawatirkan dapat menjadi bahan propaganda baru bagi kelompok ekstremis di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menilai ancaman terorisme di Indonesia belum sepenuhnya hilang meskipun dalam beberapa tahun terakhir aktivitasnya terlihat menurun.
“Kelompok teroris di Indonesia masih ada. Mereka tidak benar-benar hilang, baik yang terinspirasi ideologi ekstrem kanan maupun kiri,” ujarnya dalam keterangan beberapa hari lalu.
Menurut Islah, melemahnya aktivitas kelompok teror saat ini tidak terlepas dari berbagai operasi penegakan hukum yang dilakukan aparat, terutama oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror. Sejumlah mata rantai jaringan berhasil diputus sehingga kemampuan organisasi tersebut untuk bergerak secara terkoordinasi menjadi terbatas.
Namun kondisi itu tidak serta-merta menghilangkan ancaman. Islah menilai kelompok ekstremis kini mulai mengubah pola gerakan mereka agar lebih sulit terdeteksi.
Jika sebelumnya aktivitas teror didominasi jaringan organisasi yang terstruktur, kini sebagian pelaku bergerak dalam kelompok kecil bahkan secara individu. Pola ini sering disebut sebagai lone actor, yakni aksi yang dilakukan oleh individu tanpa keterlibatan langsung organisasi besar.
Menurut Islah, perkembangan teknologi digital ikut mempercepat perubahan pola tersebut. Media sosial dan berbagai forum daring memungkinkan penyebaran ideologi ekstrem tanpa harus melalui struktur organisasi formal.
“Jaringan digital inilah yang kemudian mendorong seseorang melakukan aksi sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, kelompok ekstremis kini lebih banyak menyasar kalangan muda sebagai target propaganda. Melalui komunitas atau forum daring tertentu, individu dapat terpapar ideologi kekerasan tanpa proses rekrutmen konvensional.
Fenomena ini, menurutnya, sering dikaitkan dengan komunitas digital yang dikenal sebagai The True Crime Community, yang dalam beberapa kasus dapat memicu individu melakukan tindakan kekerasan secara mandiri.
Islah menyebut pola tersebut pernah terlihat dalam beberapa peristiwa kekerasan di Indonesia, termasuk insiden yang terjadi di sebuah sekolah di Jakarta Utara beberapa waktu lalu, serta beberapa kasus lain di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.
Dalam konteks Indonesia yang memiliki kompleksitas sosial, agama, dan politik, pola ancaman seperti ini dinilai membuat potensi teror menjadi semakin sulit diprediksi.
Islah menilai menurunnya aksi teror dalam beberapa tahun terakhir tidak berarti akar ekstremisme telah hilang. Ia menggambarkan kondisi tersebut lebih sebagai fase “hibernasi”.
“Aksi teror yang melandai bukan berarti akarnya sudah hilang. Ini lebih seperti hibernasi sementara, dan bisa muncul kembali ketika momentum tercipta,” ujarnya.
Momentum yang dimaksud salah satunya adalah konflik di Timur Tengah, terutama isu yang berkaitan dengan Palestina. Konflik tersebut selama ini kerap dijadikan bahan propaganda untuk membangun sentimen anti-Barat, anti-Amerika, maupun anti-Israel.
Narasi tersebut juga dipengaruhi oleh ideologi sejumlah organisasi transnasional seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Al-Qaeda, hingga Islamic State.
Di Indonesia, pengaruh ideologi tersebut pernah melahirkan sejumlah kelompok militan seperti Jemaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah.
“Ini menunjukkan bahwa dinamika konflik di Timur Tengah sering menjadi pemicu munculnya gerakan ekstremisme di berbagai negara, termasuk Indonesia,” kata Islah.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika politik domestik bisa ikut dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk memperkuat propaganda. Narasi politik tertentu berpotensi dipelintir untuk membangun sentimen perlawanan yang dibungkus dengan isu agama atau solidaritas global.
Karena itu, Islah menekankan pentingnya kewaspadaan aparat keamanan sekaligus penguatan literasi digital masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran propaganda ekstremisme yang semakin aktif bergerak di ruang digital.
Menurutnya, menghadapi ancaman terorisme di era digital tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi juga membutuhkan ketahanan masyarakat dalam menyaring informasi dan narasi yang beredar di dunia maya.