DPRD Surabaya Dorong Kampung Pancasila Jadi Role Model Kehidupan Sosial Harmonis

Surabaya – Pembangunan 1.360 Kampung Pancasila di 153 kelurahan di Surabaya diharapkan tak berhenti pada seremoni peresmian, tetapi benar-benar menjadi ruang hidup bagi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Arif Fathoni, Rabu (15/10/2025).

“Program yang digagas Pemkot bersama Forkopimda ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara tuntas,” kata Fathoni.

Menurutnya, Kampung Pancasila harus menjadi lebih dari sekadar slogan. Nilai-nilai dalam lima sila Pancasila harus tercermin dalam perilaku warga, terutama dalam interaksi sosial sehari-hari di lingkungan masing-masing.

“Kalau Kampung Pancasila ini bisa berjalan dengan baik, maka kehidupan sosial masyarakat Surabaya akan mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila ini adalah ideologi pemersatu bangsa yang beragam dan multikultural,” ujarnya.

Fathoni menilai, keberhasilan Kampung Pancasila dapat diukur dari sejauh mana nilai-nilai dasar bangsa benar-benar hadir di tengah masyarakat—misalnya dengan tidak adanya konflik horizontal antarwarga, persekusi atas dasar keyakinan, maupun kesenjangan sosial yang memicu ketegangan sosial.

“Kalau masih ada konflik antarwarga, kesenjangan sosial, atau kurangnya kepekaan terhadap sesama, berarti nilai-nilai Pancasila belum benar-benar hidup di situ,” tegasnya.

Ia menambahkan, tanggung jawab besar dalam menghidupkan nilai-nilai tersebut berada di pundak lurah dan camat. Mereka diharapkan mampu menumbuhkan semangat musyawarah dan gotong royong di wilayah masing-masing.

“Ketika muncul persoalan di tengah warga, semangat musyawarah mufakat harus menjadi jalan utama penyelesaian. Tidak boleh ada yang kuat menindas yang lemah, tidak boleh ada persekusi karena perbedaan agama atau keyakinan,” katanya.

Lebih lanjut, Fathoni menyebut Kampung Pancasila semestinya menjadi role model kehidupan sosial di tiap kelurahan. Penerapan sila keempat, misalnya, dapat diwujudkan melalui budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah warga, sementara sila kelima tentang keadilan sosial bisa tampak lewat praktik tolong-menolong di masyarakat.

“Kalau yang kaya membantu yang miskin, kalau warga saling menjaga satu sama lain, itu baru mencerminkan keadilan sosial,” ujarnya.