Pakar: Demo Rusuh Berpotensi Jadi Pintu Masuk Kelompok Teror

Jakarta – Demonstrasi yang berujung kerusuhan tak hanya menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi ancaman keamanan yang lebih serius. Situasi massa yang tak terkendali kerap dimanfaatkan pihak tertentu, termasuk kelompok radikal dan terorisme, untuk memperluas pengaruh mereka.

Pakar keamanan dan terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menegaskan bahwa aksi massa yang kacau berpotensi besar ditunggangi kelompok teror.

“Ini sangat mungkin terjadi, bahkan merupakan pola klasik. Dalam teori gerakan massa, ketika energi publik sudah terkumpul, ia menjadi bahan bakar yang bisa digunakan siapa saja. Massa besar yang marah dan emosional sering tidak punya kendali penuh. Di situlah kelompok teror masuk,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).

Menurut Khairul, kelompok teror biasanya bersifat oportunis. Mereka menempel pada isu-isu panas, menyusup ke lapangan untuk memperkeruh suasana, atau memanfaatkan kerusuhan untuk mengangkat narasi ideologi ekstrem. Tujuan mereka, kata dia, bukan sekadar memperbesar kerusuhan, melainkan membuktikan bahwa sistem demokrasi gagal mengelola aspirasi rakyat, sehingga ideologi radikal mereka dianggap sebagai alternatif.

Karena itu, Khairul menekankan perlunya langkah antisipatif dari lembaga negara, mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Deteksi dini harus diperkuat. Jangan hanya berfokus pada pola serangan klasik seperti pengeboman, pembajakan, atau penyanderaan. Aparat juga harus membaca dinamika sosial-politik yang bisa menjadi pintu masuk kelompok teror. Densus 88 dan BNPT harus sigap melihat potensi penyusupan di balik aksi massa,” jelasnya.

Ia juga menilai sinergi antar-lembaga intelijen perlu ditingkatkan, disertai penguatan kontra-narasi radikalisme.

“BNPT sudah berpengalaman dalam program pencegahan, tapi harus lebih agresif masuk ke ruang digital. Jangan biarkan narasi bahwa negara abai atau aparat represif dikuasai kelompok teror,” pungkas Khairul.