Pemprov Maluku Utara Tegaskan ASN Harus Jadi Garda Terdepan Tangkal Radikalisme

Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Sekretariat Daerah menggelar sosialisasi bertajuk “ASN Bebas Radikalisme dan Intoleransi, Pemerintah Kuat, Rakyat Sejahtera, Waspada dan Kenali Bahaya Hizbut Tahrir Indonesia” di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu (20/8/2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut amanat regulasi, di antaranya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Keppres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme.

Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat peran aparatur sipil negara (ASN) sebagai garda terdepan dalam menjaga netralitas, integritas, dan menolak segala bentuk ideologi yang mengancam persatuan bangsa.

Dalam sesi materi, Rida Hesti Ratnasari mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap infiltrasi ideologi transnasional, termasuk jaringan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sementara itu, Kasubdit Kontra Radikal Direktorat Pencegahan Densus 88 Antiteror Polri, AKBP Joko Dwi Harsono, memaparkan strategi pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang bisa menyasar lingkungan ASN.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka yang dipandu Kasatgaswil Malut Densus 88. Forum ini menjadi ruang interaktif bagi peserta dari berbagai OPD untuk memperdalam langkah pencegahan serta memperkuat deteksi dini radikalisme.

Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menegaskan bahwa ASN harus tampil sebagai teladan, bukan hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam menjaga keutuhan NKRI dari pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

“ASN harus berkomitmen menjaga netralitas birokrasi dan memastikan pemerintahan bersih dari radikalisme serta intoleransi,” tegasnya.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, Pemprov Maluku Utara berharap lahir kesadaran kolektif di kalangan ASN untuk bersama-sama menghadapi ancaman radikalisme, sehingga terwujud pemerintahan yang kuat dan masyarakat yang sejahtera.