Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menginisiasi program Kampung Pancasila sebagai wadah terpadu untuk menyelesaikan persoalan lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat Rukun Warga (RW).
Program ini resmi berjalan setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menetapkannya melalui Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/142/436.1.2/2025 pada 2 Juli 2025. Sepekan kemudian, Pemkot menggelar pelatihan training of trainers (ToT) bagi lurah, camat, dan kepala perangkat daerah di Graha Sawunggaling. Pelatihan tersebut menjadi langkah awal menyatukan berbagai program kampung ke dalam satu sistem koordinasi di bawah payung Kampung Pancasila.
Peluncuran resminya berlangsung Senin (11/8) di Balai Kota Surabaya, diawali doa bersama dan instruksi wali kota agar seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah bergerak serentak ke 1.360 titik Kampung Pancasila di 153 kelurahan.
Eri menegaskan, Kampung Pancasila tidak hanya menghidupkan nilai gotong royong dan toleransi, tetapi juga menargetkan penuntasan persoalan mendasar warga, mulai dari kemiskinan, ibu hamil berisiko tinggi, anak putus sekolah, hingga pengangguran.
“Agama dan Pancasila sama-sama mengajarkan kita saling tolong menolong. Inilah semangat yang ingin kita tanamkan,” ujar Eri, Kamis (14/8/2025).
Struktur Kampung Pancasila dibentuk hingga tingkat RW. Ketua RW otomatis menjadi Ketua Satgas, dibantu empat kelompok kerja: lingkungan, kemasyarakatan, sosial budaya, dan ekonomi. Masing-masing bidang mendapat pendamping dari perangkat daerah terkait, seperti DLH, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Koperasi-UKM-Perdagangan.
Penilaian kinerja Satgas dilakukan setiap bulan melalui aplikasi “Sayang Warga”, mencakup indikator seperti pemilahan sampah, kesehatan balita, ronda malam, hingga status gizi warga. Hasilnya akan dianalisis ASN pendamping dan disinergikan dengan program perangkat daerah.
Tugas setiap Satgas telah diatur rinci. Misalnya, Satgas Lingkungan menangani urban farming, pemberantasan sarang nyamuk, hingga sosialisasi BABS; Satgas Kemasyarakatan menjaga keamanan dan mengawasi jam malam anak; Satgas Ekonomi mendata pengangguran dan mendampingi UMKM; sedangkan Satgas Sosial Budaya fokus pada stunting, TBC, perlindungan perempuan dan anak.
Ke depan, Pemkot berencana menjadikan Kampung Pancasila sebagai lomba tahunan, seperti Smart City atau Merdeka dari Sampah, dengan penilaian yang menyeluruh.
Kepala BPBD Surabaya, Irvan Widyanto, yang memimpin Satgas tingkat kota, menyebut 15 tim pendamping telah bergerak di seluruh RW. “Tahun ini kami targetkan seluruh 1.360 RW aktif. Ada 669 ASN dan non-ASN yang diterjunkan untuk mendampingi,” ujarnya.
Penilaian awal akan menentukan langkah pembinaan. “Kalau ada kekurangan, pendamping akan memberi solusi lewat program atau pendekatan kemasyarakatan,” tutup Irvan.
Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!