Polri Gaungkan Kolaborasi Melawan Ekstremisme di Kupang

Kupang – Kepolisian Republik Indonesia terus memperkuat peranannya dalam upaya kontra radikalisasi. Lewat Divisi Humas bekerja sama dengan Polda Nusa Tenggara Timur, Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Teroris Musuh Kita Bersama” di Aula Bijaksana Polresta Kupang Kota, Selasa (29/7/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Djoko Lestari, S.I.K., M.M., dan dilanjutkan dengan sambutan utama dari Kabag Disindig Divisi Humas Polri, Kombes Pol Rahmanto Sujudi, S.I.K., yang hadir mewakili Mabes Polri.

Dalam pemaparannya, Kombes Rahmanto menekankan bahwa radikalisme bukan semata urusan aparat, melainkan tantangan bersama yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa.

“Paham radikal tumbuh subur di ruang-ruang kosong yang tidak diisi oleh pendidikan, dialog, dan pemahaman yang sehat. Karena itu, Polri harus tampil bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat,” tegasnya.

Ia menyoroti pentingnya membangun ketahanan ideologi melalui pendekatan edukatif, spiritual, budaya, serta komunikasi publik yang efektif. Menurutnya, narasi kebangsaan harus terus digaungkan agar tidak digeser oleh ideologi kekerasan.

Sebagai narasumber utama, akademisi Universitas Nusa Cendana, Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pelibatan masyarakat sipil adalah kunci dalam membendung radikalisme secara sistemik.

“Keamanan ideologis tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada negara. Ini harus menjadi gerakan publik yang masif,” tandasnya.

FGD ini melibatkan sekitar 60 peserta dari berbagai kalangan, seperti anggota Polri, tokoh agama, mahasiswa, pejabat pemerintah daerah, hingga perwakilan masyarakat. Sesi diskusi berlangsung aktif, membahas langkah konkret melawan radikalisme di ruang-ruang strategis seperti kampus, media sosial, dan komunitas akar rumput.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., turut menegaskan bahwa pendekatan lunak adalah kunci mencegah berkembangnya benih-benih ekstremisme.

“Kehadiran Polri tidak hanya dibutuhkan saat konflik. Kita juga harus hadir dalam keseharian masyarakat—untuk mendengar, memberi pemahaman, dan menutup ruang tumbuhnya ideologi kekerasan,” ucapnya.

FGD ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memperkuat sinergi nasional dalam menjaga ruang publik yang aman, damai, dan bebas dari paham radikal. Melalui pendekatan kolaboratif, Polri berharap dapat memperkuat benteng ideologis bangsa, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Nusa Tenggara Timur.