Jakarta – Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia. Hal ini disampaikannya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, S.I.K., M.H., dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis (17/7).
Menurut Eddy, BNPT tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan program pencegahan. Oleh karena itu, seluruh langkah strategis BNPT dirancang untuk bersinergi dengan program kementerian dan lembaga lain, termasuk dalam hal penganggaran.
“Kami terus menyelaraskan program BNPT dengan instansi terkait. Tujuannya agar pelaksanaan pencegahan berjalan lebih terstruktur dan efektif,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sinergi tersebut terlihat nyata dalam pelaksanaan sejumlah program utama seperti Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi. Program-program ini melibatkan institusi strategis seperti Polri, TNI, BIN, Kemendagri, Kominfo, BPIP, Kemenag, BRIN, dan Densus 88 AT, serta lembaga lainnya.
Selain itu, BNPT juga berperan aktif dalam Satuan Tugas Kontra Radikalisasi dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.
Dukungan terhadap upaya BNPT turut disampaikan oleh anggota DPR. Politikus PDI Perjuangan, Dr. Ahmad Basarah, menyebut BNPT sebagai barisan terdepan dalam melawan terorisme di tanah air.
“BNPT bisa kita ibaratkan sebagai garda republik atau panglima perang dalam menghadapi terorisme,” katanya.
Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!