Jepara – Maraknya praktik politik uang yang selalu terjadi dalam
perhelatan demokrasi, dinilai menjadi ancaman serius terhadap kualitas
demokrasi Pancasila. Nilai-nilai demokrasi Pancasila yang luhur, saat
ini tengah terkoyak akibat pragmatisme politik masyarakat.
Kekuatan materi dan finansial yang diagung-agungkan melahirkan
kredibilitas dan kualitas produk demokrasi yang cenderung semakin
rendah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI,
Hindun Anisah dalam acara penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) di
Jepara, Minggu (15/12/2024).
“Tentunya demokrasi kapitalis ini bukan hanya menjadi ancaman serius
terhadap kualitas demokrasi Pancasila, tapi juga menggerus sistem
demokrasi yang kita anut sebagai bangsa selama ini,” ujarnya.
Hindun yang juga wakil ketua Fraksi PKB MPR RI ini, mengajak agar
maraknya perilaku politik uang atau demokrasi kapitalis ini harus
menjadi perhatian untuk dihentikan bersama-sama para pihak. Pasalnya,
perilaku tersebut berpotensi tampilnya pemimpin yang lemah
kapabilitasnya.
”Kalau ini terus terjadi, Karena bebeiaya besar, tentu akan bepotensi
tingginya tingkat kebocoran anggaran maupun praktik KKN karena
berusaha mengembalikan modal politik,” katanya.
Dia pun menyambut baik, adanya desakan dari berbagai pihak termasuk
presiden Prabowo dan mayoritas ketua parpol untuk melakukan revisi
sistem pemilihan kepala daerah. Hal ini, akan memberikan secercah
harapan kembali menguatnya sistem demokrasi pancasila.
Diharapkannya, fenomena politik uang bisa menjadi perhatian serius
sehingga kedepan bisa terumuskan regulasi-regulasi yang berimplikasi
pada efisiensi biaya politik.
”Kami sepakat adanya dorongan revisi sistem pemilihan biar lebih
efisien dengan tanpa menciderai nilai-nilai luhur demokrasi
Pancasila,” pungkasnya