Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi membentuk
Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) guna
mengintegrasikan kebijakan lokal dari bupati, wali kota, maupun
gubernur dengan visi nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pembentukan KKPB, yang
berdekatan dengan Pilkada Serentak 2024, merupakan momentum yang tepat
untuk menyosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan.
“Hanya partisipasi yang aktif dari warga maka demokrasi bisa
mendapatkan substansinya, bukan hanya prosedurnya saja,” kata Muzani
di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (26/11).
Agar pemenang pilkada mampu menjalankan program pembangunan yang
selaras dengan visi nasional, dia memandang perlu penyusunan suatu
strategi yang tepat.
Menurut dia, kepentingan daerah dan nasional bisa makin terkait dengan
suatu strategi yang komprehensif.
Muzani menyebutkan ada beberapa hal yang perlu untuk mengintegrasikan
kepentingan lokal dengan visi nasional, salah satunya adalah sama-sama
memiliki nilai kebangsaan.
Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah serta
Badan Legislasi untuk menyelaraskan kesinambungan kebijakan. Kemudian
perlu dibentuk divisi pencapaian pembangunan daerah.
“Dengan cara itu, tahap-tahap kemajuan pelaksanaan tersebut di semua
daerah dapat diukur dari waktu ke waktu,” kata Muzani.
Ia berpendapat bahwa pilkada berfungsi sebagai mekanisme memilih
kepemimpinan daerah dengan pemahaman akan kepentingan dan kebutuhan
lokal. Selain itu, pilkada juga mencerminkan kedaulatan rakyat jika
pelaksanaannya secara jujur, adil, dan transparan guna memperkokoh
demokrasi.
Keberhasilan pilkada, kata dia, tidak hanya terletak pada
penyelenggaraannya, tetapi seluruh elemen bangsa perlu berkontribusi
menjaga integritas dan substansi proses demokrasi.
“Dengan keseluruhan hal tersebut, hasil pilkada siapa pun yang
terpilih di masing-masing daerah dapat diarahkan untuk mendukung visi
Indonesia Maju Berkelanjutan 2045,” kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani.