Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Bandung – Empat pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat menawarkan sejumlah gagasan dan program untuk memperkuat
toleransi beragama di 27 kabupaten/kota di Jabar. Berbagai gagasan itu
disampaikan oleh masing-masing paslon pada debat publik Pilkada 2024
putaran kedua yang diselenggarakan di Cirebon, Jabar, Sabtu
(16/11/2024) malam.
Paslon nomor urut satu Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina
berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam
kebijakan pemerintah yang fokus utamanya meliputi sektor pendidikan,
ruang publik, dan pembangunan rumah ibadah.
Pasangan tersebut menyampaikan program ini akan diperkuat juga, dengan
penegakan hukum untuk melindungi kebebasan beragama, termasuk akses
terhadap tempat ibadah dan layanan publik bagi seluruh masyarakat.
“Kami juga akan menyusun kurikulum khusus pendidikan toleransi di
sekolah serta memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di
tingkat kabupaten/kota,” ujar Acep.
Paslon nomor urut dua Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja menyebutkan
pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang dirumuskan
para pendiri bangsa Indonesia.
Mereka menawarkan program pendidikan lintas agama (Pelita), yang
bertujuan meningkatkan pemahaman dan kerja sama antar-pemeluk agama di
Jabar.
“Konflik intoleransi, sesungguhnya dipicu oleh kecurigaan
masing-masing pihak. Konflik agama dipicu oleh itu. Kalau kami, FKUB
akan ditempatkan di tingkat paling dasar terutama keragaman-nya sangat
majemuk,” kata Jeje.
Sedangkan paslon nomor urut tiga Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie
mengusulkan penguatan perlindungan hak beragama sebagaimana diatur
dalam konstitusi.
Selain itu, pasangan ini menyoroti pentingnya menciptakan suasana
kebersamaan lintas agama sejak dini sebagai bagian dari komitmen untuk
menjaga nilai keberagaman di Jabar.
“Hak kebebasan beragama adalah hak paling dasar dan harus dijamin
tanpa intervensi,” kata Syaikhu.
Paslon nomor urut empat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memandang
masyarakat Jabar sudah hidup dalam toleransi yang baik. Namun,
pasangan ini menilai isu agama sering kali dimanfaatkan dalam ranah
politik.
Mereka menegaskan kebijakan terkait keberagaman, harus dipandang
sebagai salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama.
“Pemerintah provinsi harus tegas dalam menghadapi potensi intoleransi
dengan tetap berpegang pada aturan hukum,” tutur Dedi Mulyadi.
Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni menuturkan pelaksanaan debat ini
merupakan upaya untuk memberikan ruang kepada masing-masing paslon
dalam memaparkan gagasan dan visi-misi mereka kepada masyarakat.
Ia mengatakan Jabar sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di
Indonesia, tercatat memiliki 35,9 juta pemilih yang masuk dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024.
Hal ini, menurut Ummi, menjadi tanggung jawab besar bagi KPU untuk
memastikan pemilih mendapatkan informasi yang cukup dalam menentukan
pilihan.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan
mengajak pemilih di Jabar untuk hadir di TPS pada 27 November 2024,”
ucap dia.