Jakarta – Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Provinsi Maluku
menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) VII pada 7-9 Oktober 2024.
Ketua MUI Pusat KH Cholil Nafis dan dua pengurus MUI Pusat lainnya
yakni KH Arif Fahrudin (Wasekjen MUI) dan Andi Y Djuwaili (Tim Monev
MUI) hadir dalam acara yang digelar di Asrama Haji Ambon tersebut.
“Musda VII MUI Maluku digelar seiring dengan proses persiapan pilkada
serentak pada 27 November 2024. Jadi ini tepat di tengah proses
kontestasi politik daerah Maluku. Namun, saya melihat masyarakat
Maluku sudah semakin matang dalam hal kerukunannya, baik kerukunan
politik, kerukunan internal, maupun antar umat beragama,” kata Kiai
Cholil dalam keterangannya, Selasa (8/10/2024).
Kiai Cholil mengatakan, masyarakat Maluku sudah pernah melewati
eskalasi konflik bernuansa keagamaan. “Jadi, mereka tahu betul seperti
apa berharganya hidup harmoni, saling toleransi, dan rukun damai
berdampingan dalam keberagaman,” ujarnya.
Menurut Kiai Cholil, momentum Musyawarah Daerah MUI Provinsi Maluku
diharapkan dapat merancang program kerja yang menjadikan MUI sebagai
motor kesatuan dalam keragaman daerah bersama para tokoh agama.
“Diharapkan hasil Musda MUI menjadi pijakan program perkhidmatan
kepada umat dan bermitra dengan pemerintah menuju hidup harmoni umat
beragama untuk membangun Maluku yang sejahtera.”
Hal senada disampaikan oleh Pj Gubernur Provinsi Maluku Sadali.
Menurutnya, Maluku membutuhkan peran tokoh agama untuk membangun
harmoni dan membangun kesejahteraan masyarakat.
Kiai Cholil berharap Musda VII MUI Maluku menjadi proses estafet dan
refleksi perkhidmatan MUI Maluku sebagai pelayan umat dan mitra
Pemerintah Provinsi Maluku. “Semoga kepengurusan MUI Maluku dari
periode ke periode terus meningkat performanya agar kualitas umat juga
semakin meningkat,” pungkasnya.