Sinergi Tiga Pilar Pemkab Sampang, Ulama, dan Pemerintah Tangkal Radikalisme di Pulau Madura

Sampang – Pencegahan radikalisme disosialisasikan ke segenap elemen masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, bersinergi dengan membangun kesadaran masyarakat dari ancaman radikalisme. Sinergi tiga pilar bangsa itu terdiri ulama,, TNI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.

Bupati Sampang Slamet Junaidi di Sampang, Jawa Timur, Kamis (2/3/2023), menjelaskan kesepakatan ketiga pilar itu, berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan bersama Pandam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf dan perwakilan tokoh ulama Madura di Sampang pada 1 Maret 2023.

“Melalui kerja sama dan komitmen untuk saling membantu ini, diharapkan upaya menyebarkan bibit radikalisme untuk kelompok tertentu bisa diatasi dengan baik,” katanya.

Saat ini, sambung bupati, ancaman atas keutuhan bangsa terus terjadi, bahkan, banyak pihak yang tidak ingin Indonesia menjadi negara maju.

Radikalisme, merupakan salah satu upaya untuk merongrong persatuan dan kesatuan bangsa dan telah terbangun kuat sejak bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan dari kekuasaan penjajah.

“Karena itu, dipandang perlu adanya sinergi antara pemerintah, ulama dan TNI, sehingga berbagai jenis ancaman yang berpotensi merongrong keutuhan negara bangsa ini bisa ditangkal,” kata bupati.

Sebelumnya Pandam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf menyatakan di Pulau Madura, masih ada pekerjaan rumah (PR) yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, selain ancaman penyebaran paham radikal, yakni terkait moral dan sopan santun anak bangsa. Di antaranya peredaran narkoba, pergaulan bebas di kalangan remaja dan pemuda.

“Karena itu, kami menginginkan agar sinergi dengan ulama terus terjalin dengan baik, dengan pendekatan dan komunikasi yang intens diharapkan generasi bangsa bisa diselamatkan dari hal-hal negatif yang menjerumuskan mereka,” kata Makruf.

Terkait radikalisme, menurut Pangdam, hal tersebut juga menjadi ancaman serius bagi keutuhan negara bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Radikalisme, atau aliran ekstrim menurut dia, sangat berbahaya, dan jika dibiarkan maka berpotensi memicu keretakan hubungan sosial dan kemajemukan sosial budaya dan agama di kalangan masyarakat.

“Karena itu, mohon bantu untuk memberikan informasi kepada kami, agar kami bisa melakukan deteksi dini, sehingga tidak sampai meluas. Radikalisme sungguh sangat berbahaya dan menjadi ancaman bangsa ini,” katanya menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Pangdam V/Brawijaya juga mengungkap ada berbagai program TNI untuk masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

“Pertama kita ada program bantuan bibit pohon sebagai upaya penghijauan, kedua bantuan pengeboran air bersih kepada wilayah yang memang mengalami kekeringan, ketiga orang tua asuh anak stunting, keempat babinsa masuk dapur,” katanya.

Komitmen bersinergi antara ulama, pemkab dan TNI dalam rangka menangkap radikalisme, menurut dia, merupakan modal kuat untuk membangun pondasi kerukunan masyarakat dan menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Sebelum melakukan pertemuan dengan ulama di Kabupaten Sampang, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Bangkalan, lalu ke Pamekasan dan dilanjutkan meninjau pengiriman bantuan sembako kepada masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.