Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengapresiasi langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang akan menggelar acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam Rangka Pemilu 2024 yang akan digelar pada Selasa (14/2/2023) mendatang. Dimana tujuan digelarnya Dialog Kebangsaan tersebut demi mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang berlangsung aman, damai, kondusif dan bebas dari politik identitas
Hal tersebut dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Antar Lembaga KPU RI, Dohardo Pakpahan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam Rangka Pemilu 2024 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Dohardo Pakpahan mengatakan bahwa pihaknya juga berharap agar Pemilu 2024 mendatang yang mengusung tema Pemilu 2024 sebagai Sarana Integrasi Bangsa itu bisa berlangsung clear and clean.
“Tentunya kami sangat menyambut baik acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik itu nanti guna menwujudkan Pemilu yang aman, damai dan kondusif. Karena ini merupakan sinergisitas antara BNPT, KPU dan Bawaslu. Sehingga nantinya bisa tercipta suatu sinergisitas yang baik dalamrangka mewujudkan integrase bangsa kita,” ujar Dohardo Pakpahan .
Dirinya menyebut bahwa Pemilu serentak 2024 bisa dikatakan sebagai yang pertama dan terbesar di dunia dalam menyelenggarakan sebuah even pemilihan umum sekaligus. Karena dalam pelaksanaan Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 nanti, masyarakat atau pemilih akan melaksanakan pemilihan sebanyak 5 komponen.
“Ada 5 yang akan dipilih masyarakat dalam Pemilu 14 Februari 2024 nanti. Pertama, Presiden dan Wakil Presiden, kedua, memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, ketiga, memilih anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), keempat, anggota DPRD Provinsi dan yang kelima memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Dijelaskannya, dalam Pemilu 2024 nanti pihak KPU juga telah telah menetapkan tahapan tahapan seperti penetapan daerah pemilihan (dapil), jadwal pendaftaran anggota DPR, DPD, DPRD dan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu pihak KPU juga telah menetapkan juga terkait jadwal kampanye, minggu tenang dan sosialisasi.
Namun menurutnya, tahapan kampanye dan sosialisai yang dilakukan oleh partai politik inilah yang terkadang sering dibungkus antara kampanye dan sosialisasi membuat semua pihak harus ekstra waspada untuk memperhatikannya.
“Kalau sosialisasi itu tidak imbauan dan ajakan. Kalau misalnya memaparkan visi dan misi itu namanya sosialisasi. Tetapi kalau ada imbauan dan ajakan, itu sudah masuk atau bisa di istilahkan kampanye,” ujarnya.
Namun diluar itu dirinya juga berharap bahwa calon-calon yang akan dipilih oleh masyarakat nantinya dalam pemilu 2024 nanti adalah orang-orang yang sudah clean dan terbebas dari pemikiran atau paham-paham radikalisme dan terorisme. Apalagi BNPT sebagai badan yang membidangi masalah terorisme ini tentunya punya peran penting untuk melihat itu.
“Kita mau Pemilu kita ini nanti bisa bersih dari akar-akar radikalisme tersebut sesuai dengan tema yakni Pemilu 2024 sebagai Sarana Integrasi Bangsa. Karena mana mungkin kita berintegarasi kalau konsep dasar kita yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 ini bukan menjadi pandangan atau falsafah dari pada kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu kunci dari integrasi bangsa kita. Mari sama sama kita jaga pelaksanaan pemilu nanti bebas dari paham radikalisme agar bangsa kita maju,” ujar Dohardo Pakpahan .
Senada dengan Dohardo Pakpahan, dalam kesempatan yang sama R. Alief Sudewo selaku pejabat Fungsional Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI juga menyambut baik acara Dialog Kebangsaan bersama para Partai Politik selaku kontestan Pemilu 2024 agar pemilu tersebut bisa berjalan aman, damai, kondusif dan bebas dari politik identitas,.
“Kami mengapresiasi acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik Pemilu 2024 agar Pemilu nanti bisa berlangsung dengan aman, damai dan kondusif. Karena ini adalah sebuah sarana perpektif bagaimana dalam mengukuhkan kita tetap sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Alief Sudewo.
Dikatakannya, Bawaslu sendiri juga akan membuat Deklarasi Keagamaan Lintas Iman. Dimana tujuan dari deklarasi ini untuk mengantisipasi politik identitas, politisasi SARA dan polarisasi antar kelompok. Hal ini menurutnya sangat tepat demi menjaga persatuan dan kesatuan di negeri ini.
“Sehingga nanti kita mempunyai komitmen kebangsaan dan kebersamaan bersama seluruh kelompok agama seperti MUI, NU, KWI, Matakin, Muhamamdiyah, Permabudhi dan agama lainnya sehingga kita punya semangat yang sama untuk mengantisipasi politik identitas , polarisasi SARA maupun antar kelompok tersebut. Tentunya kita bersama seluruh komponen termasuk BNPT berharap agar yang pernah terjadi di Pemilu 2019 tidak terjadi lagi di Pemilu 2024,” ucapnya.
Seperti diketahui, acara Dialog Kebangsaan tersebut nantinya akan mengundang para Ketua Umum, Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara dari masing-masing partai politik. Rencananya acara Dialog Kebangsaan tersebut akan dibuka oleh Wapres RI, KH Maruf Amin.
Acara yang dikemas dalam konsep Talk Show ini juga akan menghadirkan Menko Polhukam Prof Mahfud MD, Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, SH. LL. M, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito sebagai pembicara.
Acara Rakor Persiapan Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik Dalam Rangka Pemilu 2024 ini juga dihadiri Kasubdit Kontra Propaganda BNPT, Kolonel Sus. Drs. Solihuddin Nasution dan Kabag Hukum dan Humas BNPT, Kombes Pol Astuti Idris.