Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Washington – Pemerintah Amerika Serikat (AS) bekerja sama dengan Turki mengenai “zona aman di sepanjang perbatasan Turki”. Artinya, pada zona tersebut tak ada petempur dari kelompok Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan milisi sayap kiri YPG.
Demikian dikatakan Wakil Khusus AS untuk Keterlibatan Suriah, James Jeffrey, yang dikutip AFP, Senin (25/3).
“Kami sedang mencari penyelesaian yang akan memenuhi kebutuhan setiap orang,” kata James Jeffrey, yang juga menjadi Utusan Khusus bagi koalisi anti-ISIS, dalam satu taklimat di Departemen Luar Negeri AS.
“Kami bekerja sama dengan Turki untuk membuat zona aman di sepanjang perbatasan Turki, tempat tak kan ada pasukan YPG sebab Turki merasa sangat tidak nyaman dengan kehadian YPG dan hubungan mereka dengan PKK. Kami memahami bahwa Presiden (AS Donald) Trump telah menjelaskan kepada Presiden (Recep Tayyip) Erdogan,” kata Jeffrey.
Baca juga : Pascaserangan Teroris, Selandia Baru Bentuk Komisi Penyelidikan Lembaga Keamanan
Menurut Jeffrey, mengatakan sasaran utama AS di Suriah ialah “mengalahkan kelompok teroris Islamic State (ISIS).
“Misi ini ialah mengalahkan ISIS, bukan beroperasi di zona aman apapun,” ia menambahkan.
Jeffrey juga menyatakan AS masih tidak mengetahui keberadaan pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi.
Status dan keberadaan al-Baghdadi telah menjadi misteri selama beberapa tahun belakangan ini.
“Tidak, kami tidak mengetahui di mana ia (al-Baghdadi) berada, dan menemukan pemimpin tertinggi ISIS atau kelompok gerilyawan lain adalah prioritas,” tambahnya.
Pada Februari, Pentagon mengumumkan beberapa ratus prajurit akan tetap berada di Suriah, setelah penarikan tentara AS, guna menciptakan zona aman di sepanjang perbatasan Turki-Suriah.
Juru bicara Pentagon, Sean Robertson mengatakan, tentara tersebut akan menjadi bagian dari pasukan multinasional.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, zona aman itu akan diciptakan “dengan dasar kesepakatan yang ditandatangani antara Turki dan Suriah pada 1998”, yang juga dikenal sebagai Kesepakatan Adana.
Kesepakatan tersebut, yang ditandatangani di Kota Adana di Turki Selatan, bertujuan meredakan keprihatinan Ankara berkaitan dengan kelompok teror PKK.