Jakarta – Aparatur Sipil Negara (ASN) disinyalir banyak terjangkit paham radikal terorisme. Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah memperkuat sinergi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk melakukan antisipasi dan deteksi.
Hal itu dikatakan Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018). Suhardi mengakui mengakui ada ASN yang menganut paham radikal.
“Kita sinyalir bahwa kemungkinan itu memang ada. Satu cara yang paling tepat adalah kita berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk rekrutmen itu lebih diketatkan,” ujar Suhardi.
Mantan Kabareskrim Polri ini mengungkapkan, proses rekrutmen ASN harus dievaluasi dan diperketat. Selain itu, Suhardi berharap tiap kementerian/lembaga untuk segera mengidentifikasi pegawainya yang sudah terpapar paham radikal. Dalam hal ini, ia meminta agar setiap kementerian dan lembaga merekrut ASN yang mempunyai wawasan kebangsaan. Juga harus ada evaluasi dan tahapan dalam proses rekrutmen, sehingga deteksi ideologi dan nasionalisme mereka bisa lebih mudah.
Suhardi menjelaskan BNPT terus mendalami dan memetakan para ASN yang terpapar. Ia berharap penguatan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait ini bisa mempercepat proses ini, meski sejauh ini belum contoh ASN yang sudah terpapar.
“Itu yang sedang kita dalam,” tukas Suhardi sambi minta izin untuk melaksanakan salat ashar.