Sering Terjadi Aksi Terorisme, Warga Perancis Dukung Larangan Islam Salafy

Jakarta – Perancis selama ini menjadi salah satu tempat yang paling sering terjadi aksi terorisme. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Perancis untuk mengantisipasi ancaman tersebut.

Terbaru, dari hasil jajak pendapat yang diadakan setelah serangan teroris kembali terjadi di negara itu, sebagian besar warga Perancis ingin agar warga muslim yang diduga memiliki pandangan ekstremis ditahan jika nama mereka masuk dalam daftar orang yang dicurigai milik badan intelijen. Warga Perancis juga akan mendukung larangan Islam Salafi yang relatif sangat konservatif.

Kubu sayap kanan yang merupakan lawan Presiden Emmanuel Macron sebelumnya mendesak presiden untuk lebih keras di sektor keamanan dan mengisyaratkan akan ada dukungan masyarakat terhadap langkah yang menyasar masjid, ulama dan warga asing yang memberi khotbah berisi kebencian.

Jajak pendapat yang dilakukan Odoxa memperlihatkan 87 persen warga ingin agar orang-orang yang menjadi radikal karena agama segera ditahan, dan 88 persen mendukung larangan Islam Salafi.

Sementara survei Elabe memperlihatkan 80 persen warga mendukung pengusiran warga asing radikal, sementara lebih dari setengah responden mengatakan Macron belum berbuat banyak untuk melawan terorisme.

Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Presiden Macron berniat mengubah hubungan antara muslim di negara itu dengan pemerintaan sekuler. Dan dia bukan yang pertama. Sejak akhir 1980-an, pemerintah Perancis mencoba membangun ‘Islam Perancis’ yang liberal dan bisa membantu mengintegrasikan pandangan itu ke dalam masyarakat yang sekular.

Isu itu mencuat lagi setelah seorang warga Perancis kelahiran Maroko membunuh empat orang pada 23 Maret dan menyatakan diri setia pada ISIS. Sejak awal 2015, jumlah warga Perancis yang tewas akibat kelompok militan atau warga yang terinsipirasi oleh ISIS mencapai 240 orang.

Islam Salafi, aliran yang dinilai menerjemahkan Islam secara literal telah menjadi basis bagi ideologi ISIS. Pandangan itu mengatakan bahwa muslim harus kembali mempraktikkan Islam seperti di abad ketujuh dan menolak aspek kehidupan modern Barat.

Mantan Perdana Menteri Manuel Valls juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan langkah pemenjaraan untuk kasus-kasus kegiatan militan yang memiliki risiko nyata. Valls juga mendorong larangan ajaran Salafi, yang sejauh ini ditolak oleh Perdana Menteri Edouard Phillippe.

“Kita tidak bisa melarang ide tetapi kita bisa menghukum konsekuensi ide itu jika membahayakan ketertiban umum, hukum republik ini atau aturan dasar masyarakat,” ujar Phillippe di depan parlemen minggu ini.

Perancis yang secara tradisional merupakan negara Katolik, secara resmi memisahkan gereja dan negara satu abad lalu dan menerapkan sekularisme yang ketat dalam pemerintahan resmi. Negara ini memiliki warga Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa. Kini jumlah muslim di Perancis mencapai lima juta orang.