Jakarta – Badan Nasional Penanggulamgan Terorisme (BNPT) akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) khususnya kepada penghulu dan penyuluh agama dalam menjalankan program deradikalisasi di masyarakat.
.
Hal tersebut dikatakan Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisai BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) gelombang II antara BNPT bersama dengan Kemenag dalam rangka pendampingan sasaran deradikalisasi di masyarakat yang digelar di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis (16/11/2017).
“Ini karena bapak-bapak sekalian ini nanti yang akan berada di ujung depan, garda terdepan yang menghadapi masalah terhadap warga binaan kami atau saudara-saudara kita yang mungkin belum memahami sesuatu yang berkaitan dengan ideologi,” ujar MayjenTNI Abdul Rahman Kadir.
Seperti diketahui, Rakor tersebut diikuti sebanyak 131 orang yang terdiri dari penghulu dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan dari 26 Kabupaten/Kota di Indonesia yang mana wilayah kerjanya memiliki warga binaan deradikalisasi yang dilakukan BNPT.
Mantan Sekretaris Utama (Sestama) BNPT ini mangaku kalau dirinya baru tahu kalau tugas dari penghulu itu tidak hanya sekedar menikahkan orang saja. “Dan ternyata penghulu itu ada tingkatannya juga yakni penghulu pertama, penghulu muda dan penghulu madya dan tugas-tugasnya ternyata banyak sekali dan ternyata berkaitan dengan apa yang dilakukan BNPT,” ujar Deputi I BNPT.
Selanjutnya Deputi I berkesempatan untuk memperkenalkan terlebih dahulu mengenai tugas pokok dan fungsi dari BNPT. Dimana dirinya menjelaskan mengenai apa itu Deputi I, II dan III serta menjelaskan jajaran Direktorat dan Subdit apa saja yang ada dibawahnya.
Saat memasuki penjelasan mengenai Direktorat Deradikalisasi maka dirinya mulai menjelaskan menganai apa yang perlu dilakukan BNPT dalam upayanya untuk merangkul penghulu dan kepala KUA dalam rangka menghadapi masalah dalam menjalankan program deradikalisasi BNPT di masyarakat yang mana di lingkungan masyarakat tersebut ada warga binaan.
Untuk itu dirinya meminta kepada para penghulu yang diundang BNPT untuk hadir ini bukanlah penghulu yang bermasalah. :”Jadi jangan salah tafsir Jadi kami mengundang bapak-bapak penghulu untuk hadir ini. adalah penghulu yang diwilayahnya ada orang yang bermasalah derkait dengan masalah ideologi,” kata mantan Direktur Perlindungan BNPT ini.
Lebih lanjut alumni Akmil tahun 1984 ini mengatakan bahwa mungkin para penghulu dan kepala KUA selama ini sudah melakukan kegiatan tersebut secara masing-masing sesuai versi dari Kemenag. Demikian pula dengan BNPT yang juga telah melakukan kegiatan yang sesuai dengan versi BNPT.
“Selama ini yang kita alami dan ternyata setelah berjalannya waktu kita merasa tidak mungkin untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang dilakukan secara sendiri-sendiri,” ujanrya
Dirinya mengaku kalau BNPT menjalalankan sendiri program deradikalsasi seperti deradikalisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah menemui banyak hambatan seperti . “Para napi ini banyak juga yang tidak mau bertemu dengan kita. Dia masih keras dengan ideologinya. Bahkan tim kami yang terdiri dari akademisi juga malah diancam akan dibunuh oleh mereka jika sudah keluar dari Lapas nantinya,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Inspektur Kostrad ini,
Menurutnya, ideologi para napi yang telah selesai menjalanai hukuman ini masih sangat keras. Perlu pendampingan kepada mereka agar mereka tidak kembali kepada jaringan lamanya yang berakibat dia melakukan aksi pengeboman lagi.
“Ideologi mereka ya harus dihadapi dengan ideologi juga. Jangan sampai ideologi dihadapi dengan kekerasan. Yang ada dia nanti semakin keras dengan ideologinya. Disinilah peran bapak-bapak untuk memberikan pengertian terhadap masalah melawan ideologi mereka itu,” katanya.
Selain itu penghulu diharapkan bisa memberikan pendampingan agar mantan teroris dan keluarganya tidak dimarginalkan oleh masyarakat di sekitarnya. “Ini yang juga kami harapkan dari bapak-bapak untuk memberikan pengertian kepada masyarakat yang ada disekitar mantan napi itu tadi tinggal. Sebab kalau dia dimarginalkan, bukan tidak mungkin dia akan kembali ke jaringannya untuk kembali melakukan aksinya. Itu jangan sampai terjadi lagi,: ucapnya.
Untuk itu pria yang dibesarkan dari korps Pasukan “Baret Merah” Kopassus ini mengatakan mengapa BNPT telah mengajak untuk bekerjasama dengan 32 Kementerain/Lembaga (K/L). “Tentunya kerjasama ini yang jelas berkaitan dengan masalah penanggulangan terorisme,” katanya.
Untuk itu mantan Danrem 074/Wirastratama Surakarta ini memiliki harapan yang besar kepada para penghulu dan kepala KUA dalam membantu menjalankan program deradikalisasi BNPT. “Bagaimana peran bapak-bapak ini nantinya salah satunya nanti ikut melakukan pendampingan bersama kami untuk bertemu warga binaan deradikalisasi,” katanya mengakhiri.