SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat strategi pencegahan radikalisme dan intoleransi melalui deteksi dini, penguatan literasi digital, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan tersebut perlu dilakukan secara objektif tanpa memberikan stigma terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas agama, etnis, maupun latar belakang sosial.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, mengatakan pencegahan radikalisme harus dimulai sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik sosial maupun tindak kekerasan.
Hal itu disampaikan Harso saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Tokoh Lintas Agama Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jawa Tengah di The Legacy Hall, Semarang, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Harso memaparkan materi bertajuk “Langkah Strategis Pemerintah dalam Menangani Radikalisme dan Intoleransi di Provinsi Jawa Tengah”.
Menurut dia, Jawa Tengah memiliki modal sosial yang kuat untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman agama, budaya, dan tradisi. Hal itu tercermin dari Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Jawa Tengah 2025 yang mencapai 80,07, lebih tinggi dibandingkan indeks nasional sebesar 77,89.
Meski demikian, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah dan masyarakat lengah. Kerukunan harus terus dirawat karena intoleransi dan radikalisme dapat berkembang ketika perbedaan melahirkan prasangka, eksklusivisme, permusuhan, hingga pembenaran terhadap kekerasan.
“Jawa Tengah memiliki modal kerukunan yang baik, tetapi kerukunan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang akan terjaga dengan sendirinya. Kita harus terus membangun komunikasi, memperkuat toleransi, dan menjaga ruang perjumpaan antarkelompok masyarakat agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik,” ujar Harso.
Dia menjelaskan, pemerintah daerah melalui Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam memperkuat kewaspadaan dini, memetakan potensi kerawanan, memfasilitasi dialog, serta membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Namun, upaya deteksi dini harus dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif. Identifikasi potensi ancaman harus didasarkan pada fakta, informasi yang telah diverifikasi, serta perilaku yang mengarah pada pembenaran kekerasan, bukan semata-mata identitas agama, cara beribadah, etnis, atau latar belakang seseorang.
“Deteksi dini bukan berarti mencurigai kelompok atau komunitas tertentu. Yang harus kita identifikasi adalah potensi kerawanan, dinamika sosial, serta perilaku yang mengarah pada pembenaran kekerasan. Pendekatan ini penting agar upaya pencegahan tetap mengedepankan keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman,” tegasnya.
Selain dinamika sosial di masyarakat, Harso menyoroti ruang digital yang semakin sering dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda intoleransi dan radikalisme. Penyebaran ujaran kebencian, provokasi, dan informasi keliru melalui media sosial dinilai dapat mempercepat polarisasi serta memengaruhi cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda.
Karena itu, penguatan literasi digital dan narasi kebangsaan perlu menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Masyarakat, terutama anak muda, harus memiliki kemampuan memverifikasi informasi dan mengenali konten provokatif agar tidak mudah terpengaruh propaganda ekstrem.
Harso juga mendorong generasi muda mengambil peran sebagai penggerak narasi persatuan di ruang digital, bukan sekadar menjadi penerima informasi.
“Ruang digital harus kita bentengi dengan literasi, kemampuan memverifikasi informasi, dan narasi alternatif yang menyejukkan. Jangan sampai media sosial justru menjadi ruang tumbuhnya kebencian dan permusuhan. Kita perlu membangun kesadaran masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Harso menegaskan bahwa pencegahan radikalisme dan intoleransi tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Diperlukan kerja sama antara Bakesbangpol, Polda Jawa Tengah, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga pendidikan, komunitas pemuda, serta tokoh agama dan masyarakat.
Dia menjelaskan, Bakesbangpol berfokus pada penguatan ketahanan daerah, kewaspadaan dini, fasilitasi dialog, dan koordinasi lintas sektor. Sementara itu, penanganan tindak pidana dan penegakan hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Harso juga mengajak tokoh lintas agama lebih aktif menjaga kerukunan sekaligus menjadi jembatan komunikasi ketika muncul persoalan di tengah masyarakat. Kedekatan sosial dan pengaruh tokoh agama dinilai dapat membantu membangun kepercayaan serta meredam kesalahpahaman sebelum berkembang menjadi konflik.
“Tokoh agama memiliki posisi strategis dalam menjaga suasana kondusif di masyarakat. Ketika muncul persoalan atau gesekan, dialog harus dikedepankan sebelum konflik membesar. Kita harus membangun kebiasaan saling menghormati, bergotong royong, dan bekerja bersama tanpa memandang perbedaan latar belakang,” pungkasnya.
Harso berharap, sarasehan tersebut dapat membangun kesamaan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam merawat toleransi serta mencegah berkembangnya radikalisme dan intoleransi di Jawa Tengah.
Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!