Kemenag Siapkan Pedoman bagi Penyuluh Agama Pendamping Eks Napiter

BOGOR — Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan pedoman khusus bagi Penyuluh Agama Islam yang terlibat dalam pendampingan mantan narapidana terorisme (napiter). Panduan tersebut disusun untuk memastikan proses pendampingan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperjelas koordinasi penyuluh dengan lembaga terkait.

Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Kemenag, Ali Sibromalisi, mengatakan pendampingan terhadap eks napiter tidak dapat dilakukan secara mandiri. Penyuluh perlu memahami batas kewenangan serta mekanisme koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, dan pemerintah daerah.

“Penyuluh tidak boleh langsung bergerak ke lapangan tanpa melakukan koordinasi strategis,” kata Ali di Bogor, Rabu (18/11/2026), dikutip dari keterangan tertulis Kemenag.

Menurut dia, pemahaman terhadap regulasi dan tahapan pendampingan menjadi hal mendasar agar keterlibatan penyuluh tidak berjalan di luar kewenangan. Karena itu, Kemenag akan merumuskan ketentuan tersebut dalam dokumen panduan yang dapat digunakan penyuluh sebagai acuan pelaksanaan tugas.

“Ketentuan regulasi dan alur yang harus dilalui perlu dipahami. Karena itu, semuanya akan dirumuskan dalam sebuah dokumen yang diberikan kepada para penyuluh sebagai pedoman untuk melangkah ke depan,” ujarnya.

Ali menambahkan, pengalaman pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjadi bekal dalam menyusun pola kerja tersebut. Ia menyebut delapan Penyuluh Agama Islam telah menjalankan pendampingan selama tiga bulan di Sentra Handayani dalam proses pemulangan individu yang pernah terasosiasi dengan ISIS dari Suriah.

Pengalaman itu, menurut Ali, menunjukkan bahwa penanganan ekstremisme membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Penyuluh agama memiliki peran dalam aspek keagamaan dan sosial, tetapi pelaksanaannya harus tetap terintegrasi dengan kerja lembaga lain sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sementara itu, Plt Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Muchlis M Hanafi, mengatakan pendampingan terhadap eks napiter dan keluarganya merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Tugas tersebut juga memiliki dimensi keagamaan dan kemanusiaan yang perlu dijalankan secara sungguh-sungguh.

“Ini adalah tugas yang sangat mulia. Ia bukan hanya tugas kenegaraan dan kebangsaan, karena kita semua adalah ASN, terutama para penyuluh kita, tetapi juga tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan,” ujar Muchlis.

Melalui penyusunan pedoman tersebut, Kemenag berupaya memperkuat kesiapan penyuluh dalam menjalankan pendampingan secara terarah, terukur, dan terkoordinasi. Dengan demikian, dukungan terhadap eks napiter dan keluarganya dapat menjadi bagian dari proses reintegrasi sosial yang melibatkan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan.