Indonesia-Korea Selatan Perkuat Kerja Sama Hadapi Ancaman Terorisme Digital

JAKARTA — Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam penanggulangan terorisme. Pemanfaatan teknologi untuk memperluas propaganda, mempercepat radikalisasi, hingga menyamarkan aliran pendanaan menjadi persoalan yang membutuhkan respons lintas negara. Menghadapi tantangan tersebut, Indonesia dan Korea Selatan menjajaki penguatan kerja sama melalui pemanfaatan teknologi dan pertukaran kapasitas antarlembaga.

DIkutip dari laman fisip.ui.ac.id, upaya itu dibahas dalam simposium bertajuk “Advancing Counterterrorism Cooperation in the Age of Emerging Technologies” yang diselenggarakan Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bersama Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia. Kegiatan berlangsung di Hotel Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Simposium tahunan ketiga tersebut menjadi momentum untuk merumuskan peluang kerja sama konkret berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penanggulangan Terorisme yang ditandatangani Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan National Counter Terrorism Center (NCTC) Republik Korea pada 18 Juni 2026.

Kepala Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Broto Wardoyo, Ph.D., mengatakan fokus pembahasan kerja sama akademik dan kebijakan keamanan kedua negara kini semakin bergeser ke ancaman terorisme di ruang digital. Perubahan tersebut mencerminkan perkembangan pola ancaman yang tidak lagi terbatas pada aktivitas jaringan konvensional.

“Jika dua tahun sebelumnya kita berfokus pada dinamika kekerasan terorisme secara fisik, tahun ini kita membahas isu yang jauh lebih mutakhir, yaitu terorisme daring yang menjadi tren utama dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Menteri dan Konsul Jenderal Kedutaan Besar Republik Korea, Minister Chung Haekwan, menilai perkembangan teknologi baru menuntut penyesuaian strategi keamanan yang melibatkan kerja sama lintas batas. Menurutnya, kesepakatan antarkedua negara harus ditindaklanjuti melalui program yang dapat dilaksanakan secara nyata.

“Teknologi mengubah masyarakat kita, namun di saat yang sama dapat disalahgunakan untuk tujuan berbahaya. Perjanjian kerja sama saja tidak cukup, yang terpenting adalah bagaimana kita menerjemahkan komitmen bersama tersebut ke dalam kerja sama praktis,” tegasnya.

Dari sisi penegakan hukum, Direktur Penyidikan Densus 88 Antiteror Polri, Brigjen Pol. Dwight Jordan De Fretes, S.I.K., mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi telah mendorong perubahan pola ancaman terorisme di Indonesia. Aparat kini tidak hanya menghadapi jaringan konvensional, tetapi juga aktivitas kelompok yang memanfaatkan ruang digital.

“Saat ini, Indonesia tidak hanya menghadapi jaringan konvensional, tetapi juga jaringan dalam ruang digital. Dalam hal ini, diperlukan kerja sama strategis antara Indonesia dan Korea yang konkret dan berkelanjutan,” katanya.

Senada dengan itu, Plt. Direktur Pembinaan Narapidana dan Mantan Narapidana Terorisme BNPT RI, Kombes Pol. Slamet Riyadi, menekankan pentingnya menerjemahkan nota kesepahaman kedua negara menjadi agenda kerja sama yang terukur.

Menurutnya, forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai peluang kolaborasi dalam menghadapi tantangan radikalisasi dan rekrutmen yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi.

“Forum diskusi ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara Indonesia dan Korea. BNPT berharap dapat bekerja sama dengan Republik Korea dalam merespons kesempatan dan tantangan dari perkembangan teknologi yang berpengaruh pada radikalisasi dan rekrutmen,” ujarnya.

Dalam sesi paparan utama, Prakoso Permono dari Universitas Islam Internasional Indonesia menyoroti peran teknologi dalam mempercepat proses radikalisasi. Menurutnya, perkembangan tersebut menuntut lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan terorisme untuk terus meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperbarui perspektif analisis dalam membaca perubahan ancaman.

Sementara itu, Bora Park dari Institute for National Security Strategy mengangkat persoalan pemanfaatan teknologi dalam pendanaan terorisme di Korea Selatan. Salah satu tantangan yang disorot adalah penggunaan aset kripto yang dapat menyulitkan proses pendeteksian aliran dana.

“Kecanggihan teknologi telah menyulitkan untuk mendeteksi pendanaan, contohnya pendanaan melalui cryptocurrency,” jelasnya.

Persoalan lain yang mengemuka adalah kebutuhan memperkuat kerangka hukum dan kapasitas teknologi dalam penanggulangan terorisme. Ketua Program Studi Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Ali Abdullah Wibisono, menilai masih terdapat celah dalam kerangka hukum penanggulangan terorisme di Indonesia.

Ia mengusulkan pengembangan kerja sama dalam pemanfaatan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung penanggulangan terorisme, sekaligus pertukaran praktik terbaik dalam membangun ketahanan siber.

Adapun Donghui Park dari Korea Army Academy at Yeongcheon mengusulkan penyelenggaraan pelatihan bersama serta kolaborasi antarlembaga intelijen keuangan kedua negara. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan mendeteksi dan menghentikan transaksi yang berkaitan dengan pendanaan terorisme melalui aset virtual.

Berbagai usulan tersebut memperlihatkan bahwa kerja sama Indonesia dan Korea Selatan memiliki ruang pengembangan yang luas, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi AI, penguatan ketahanan siber, hingga penanganan pendanaan terorisme.

Melalui simposium ini, kedua negara diharapkan dapat mengidentifikasi bidang-bidang kolaborasi yang selama ini belum tergarap secara optimal. Dengan demikian, Nota Kesepahaman BNPT dan NCTC Korea Selatan tidak berhenti sebagai komitmen diplomatik, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang menghasilkan langkah nyata dalam menghadapi ancaman terorisme di era teknologi baru.