BANDUNG – Ancaman intoleransi dan polarisasi identitas di tengah derasnya arus disinformasi digital menjadi tantangan serius dalam menjaga kerukunan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memperkuat kolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta berbagai pemangku kepentingan untuk mendeteksi dan mencegah potensi konflik sosial sejak dini.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jabar dalam mempertahankan stabilitas sosial dan memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis. Berdasarkan data resmi Kementerian Agama, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Jawa Barat mencapai 79,43 poin pada 2025. Capaian itu masuk kategori tinggi dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 77,89 poin.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan, pemerintah daerah bersama FKUB tidak akan membiarkan gejala intoleransi berkembang menjadi konflik yang mengancam persatuan masyarakat. Menurutnya, tantangan kerukunan saat ini semakin kompleks karena tidak hanya muncul dalam interaksi sosial secara langsung, tetapi juga melalui penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan politisasi identitas di media sosial.
“Begitu ada gejala letupan atau potensi gesekan sekecil apa pun di lapangan, kami bersama Forkopimda, FKUB, dan jajaran Bakesbangpol langsung bergerak cepat menyelesaikannya. Kami pastikan tidak ingin kecolongan,” ujar Erwan dalam Peringatan Hari Toleransi Internasional Tahun 2026 di Kampus Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Selasa (17/11/2026).
Erwan menekankan, toleransi harus dimaknai secara lebih progresif. Sikap toleran bukan berarti menyamakan akidah maupun keyakinan teologis setiap pemeluk agama, melainkan memastikan negara dan masyarakat menghormati serta menjamin hak konstitusional setiap warga untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.
Jaminan tersebut, lanjutnya, harus diwujudkan melalui kehidupan bersama yang aman, damai, dan bermartabat. Prinsip itu sekaligus menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi besar pembangunan Jawa Barat, yakni “Jawa Barat Istimewa”.
Sementara itu, Ketua FKUB Jawa Barat Muhammad Rafani Achyar mengatakan, capaian IKUB yang tinggi bukanlah hasil yang diperoleh secara instan. Angka tersebut merupakan buah dari kerja panjang dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan lembaga keagamaan, pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat.
Menurut Rafani, kerja FKUB tidak sebatas menjalankan agenda kelembagaan dan koordinasi birokrasi. FKUB juga aktif membangun komunikasi langsung dengan masyarakat melalui berbagai program berbasis komunitas, termasuk pengembangan Kampung Kerukunan dan Kampung Toleransi.
Program tersebut kini telah berkembang di 14 kabupaten/kota di Jawa Barat. Kehadiran kampung-kampung tersebut diharapkan menjadi ruang perjumpaan antarwarga yang berbeda latar belakang agama dan keyakinan sekaligus memperkuat praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Kristen Maranatha Prof. Francis Umbu Datta menyambut baik penunjukan kampusnya sebagai tuan rumah peringatan Hari Toleransi Internasional 2026. Menurutnya, Maranatha bukan sekadar institusi pendidikan yang mencetak akademisi, tetapi juga ruang pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap keberagaman.
Ia mengatakan, semangat tersebut telah menjadi bagian dari identitas Universitas Kristen Maranatha sejak didirikan pada 11 September 1965. Nilai-nilai itu terus dirawat melalui kehidupan kampus yang menjunjung tinggi harmoni di tengah perbedaan.
“Kami adalah kampus harmoni yang berjalan seirama dengan semangat harmony in diversity,” katanya.
Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!