Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memfasilitasi pemberian kompensasi senilai Rp9,925 miliar kepada 61 korban tindak pidana terorisme masa lalu. Kompensasi tersebut diberikan kepada korban dari 14 peristiwa terorisme yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penyerahan ditargetkan paling lambat awal Desember 2026.
Ketua LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Paling lambat awal bulan Desember 2026 sudah diserahkan,” kata Achmadi.
Berdasarkan data capaian kinerja LPSK 2026 yang dipaparkan dalam rapat tersebut, Kerusuhan Poso pada 1998 menjadi salah satu peristiwa dengan jumlah penerima kompensasi terbanyak. Sebanyak 25 korban dalam peristiwa tersebut tercatat menerima kompensasi dengan total nilai Rp4,74 miliar.
Kompensasi juga dialokasikan kepada korban sejumlah aksi terorisme lainnya. Di antaranya enam korban Bom Gereja Pantekosta Pusat Surabaya pada 2018 dengan nilai Rp1,245 miliar, delapan korban Bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 2004 senilai Rp1,11 miliar, serta tujuh korban Bom Hotel JW Marriott Jakarta pada 2003 sebesar Rp765 juta.
Selain itu, LPSK mencatat sejumlah peristiwa lain yang menjadi dasar pemberian kompensasi, seperti kontak senjata di Desa Lamkabeu, Aceh, pada 2010, Bom Desa Halong Baru Ambon pada 2004, Bom Buku Utan Kayu pada 2011, hingga Bom Bali I.
Achmadi menjelaskan, pemenuhan hak korban terorisme melalui kompensasi bukan kali pertama dilakukan LPSK. Dalam beberapa tahun sebelumnya, lembaga tersebut telah memfasilitasi penyerahan kompensasi kepada ratusan korban terorisme.
“Kompensasi untuk korban terorisme, tahun-tahun sebelumnya juga sudah diserahkan bantuan untuk total 834 orang korban terorisme,” ungkapnya.
Dengan demikian, penyerahan kompensasi kepada 61 korban pada tahun ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memenuhi hak korban tindak pidana terorisme, termasuk mereka yang mengalami dampak dari peristiwa yang terjadi bertahun-tahun lalu.
Selain kompensasi bagi korban terorisme masa lalu, LPSK juga mencatat penyaluran dana bantuan korban sebesar Rp260.940.400 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diberikan kepada enam korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan.
Dalam rapat yang sama, Achmadi turut memaparkan capaian LPSK dalam penghitungan restitusi bagi korban berbagai tindak pidana. Sepanjang 2026, nilai restitusi yang berhasil dihitung mencapai Rp10.316.739.330.702 atau sekitar Rp10,31 triliun.
Penghitungan tersebut mencakup 14.152 penerima yang menjadi korban berbagai tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) tercatat sebagai kategori dengan nilai restitusi terbesar, yakni mencapai Rp10,26 triliun.
Selanjutnya, penghitungan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (TPKSA) mencapai Rp21,17 miliar. Sementara itu, kategori tindak pidana lainnya (TPL) tercatat sebesar Rp17,87 miliar.
LPSK juga menghitung restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) sebesar Rp7,83 miliar, korban penganiayaan berat Rp5,69 miliar, serta korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebesar Rp1,38 miliar.
Capaian tersebut menunjukkan cakupan layanan LPSK tidak hanya berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban selama proses hukum berlangsung, tetapi juga mencakup upaya pemenuhan hak ekonomi korban melalui kompensasi dan restitusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!