MAKASSAR – Keberagaman agama yang selama berabad-abad menjadi salah satu kekuatan Indonesia tidak boleh dianggap akan selalu terjaga dengan sendirinya. Menguatnya eksklusivisme keagamaan, politisasi identitas, hingga penyebaran ideologi ekstrem menjadi tantangan yang dapat mengikis harmoni sosial dan mengancam persatuan nasional. Dalam situasi tersebut, moderasi beragama perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai seruan toleransi, melainkan strategi jangka panjang untuk mencegah radikalisme dan menjaga keutuhan bangsa.
Pandangan tersebut disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag., dalam pemaparan bertajuk Urgensi Moderasi Beragama dalam Rangka Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi untuk Menjaga Indonesia di Swiss-Belhotel Waterfront, Kota Makassar, Rabu pekan lalu.
Ahmad Zainul Hamdi, yang akrab disapa Prof. Inung, menjelaskan bahwa sejarah Indonesia memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana keberagaman dapat menjadi fondasi kehidupan bersama. Sejak masa lalu, interaksi antarumat beragama di Nusantara banyak berkembang melalui perdagangan, perkawinan, pertukaran budaya, dan proses akulturasi yang berlangsung secara bertahap.
Penyebaran Islam, Hindu, dan Buddha di berbagai wilayah Nusantara memperlihatkan bagaimana agama berinteraksi dengan kebudayaan lokal. Tradisi tersebut antara lain tercermin dalam pendekatan dakwah Wali Songo yang mengakomodasi kesenian dan tradisi masyarakat setempat.
Masjid Menara Kudus, misalnya, memperlihatkan perpaduan unsur arsitektur Islam dengan corak budaya yang berkembang sebelumnya. Begitu pula penggunaan wayang sebagai media dakwah yang menyampaikan nilai-nilai tauhid melalui kesenian yang telah akrab dengan kehidupan masyarakat.
Menurut Prof. Inung, kearifan lokal menjadi modal sosial penting dalam menjaga kerukunan. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika, tradisi Pela Gandong di Maluku, serta Satu Tungku Tiga Batu di Papua Barat merupakan contoh bagaimana masyarakat membangun persaudaraan tanpa harus menghilangkan perbedaan identitas keagamaan.
Namun, warisan kebudayaan tersebut menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Harmoni sosial dapat mengalami keretakan ketika perbedaan keyakinan berubah menjadi sumber kecurigaan, persaingan, dan permusuhan.
Dalam pemaparannya, Ahmad mengidentifikasi sejumlah persoalan yang berpotensi mengganggu kehidupan beragama di Indonesia. Di antaranya saling curiga antarumat beragama, konflik sosial berlatar sentimen agama, eksklusivisme keagamaan, kemunculan kelompok vigilante, terorisme, ekstremisme, hingga penolakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia mengingatkan bahwa konflik berlatar agama tidak selalu bersumber dari perbedaan ajaran atau keyakinan. Konflik Poso dan Ambon, misalnya, juga memiliki dimensi persoalan sosial, ekonomi, perubahan demografi, serta perebutan sumber daya dan jabatan politik.
Dalam kondisi tertentu, identitas agama dapat dimobilisasi untuk memperkuat solidaritas kelompok yang sedang berkonflik. Akibatnya, persoalan yang semula memiliki akar sosial-politik berkembang menjadi pertentangan yang melibatkan identitas keagamaan.
Untuk memahami proses tersebut, Ahmad menguraikan tiga pendekatan teori, yakni deprivasi relatif, mobilisasi sumber daya, dan transnasionalisme agama.
Teori deprivasi relatif menjelaskan bagaimana perasaan ketidakadilan akibat kesenjangan atau ketimpangan sosial-ekonomi dapat memunculkan kekecewaan. Sementara teori mobilisasi sumber daya menerangkan bagaimana organisasi, jaringan, dan kemampuan menggerakkan kelompok dapat dimanfaatkan untuk memperbesar pengaruh suatu gerakan.
Adapun transnasionalisme agama berkaitan dengan masuknya gagasan dan ideologi lintas negara yang dapat memengaruhi cara pandang kelompok masyarakat terhadap kehidupan beragama dan bernegara.
Ketiga pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa radikalisme dan intoleransi tidak dapat dipahami hanya dari persoalan keyakinan. Ada faktor sosial, ekonomi, politik, dan jaringan ideologi yang dapat saling berkelindan dalam membentuk kerentanan masyarakat.
Dampaknya juga tidak berhenti pada terganggunya hubungan antarumat beragama. Kegagalan menjaga harmoni dapat memicu konflik sosial, meningkatkan risiko disintegrasi bangsa, menghambat investasi, menurunkan kualitas pembangunan sumber daya manusia, hingga melemahkan posisi Indonesia dalam pergaulan internasional.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Ahmad menegaskan bahwa moderasi beragama harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga persatuan Indonesia.
“Moderasi beragama adalah investasi jangka panjang untuk menjaga agar rajutan tenun kebangsaan Indonesia tidak robek,” demikian salah satu penegasan dalam materi presentasinya.
Ia menjelaskan, moderasi beragama memiliki empat fungsi strategis dalam mencegah radikalisme dan intoleransi.
Pertama, memotong akar radikalisme melalui penguatan prinsip tawasuth atau sikap moderat, tawazun atau keseimbangan, serta tasamuh atau toleransi. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan agar kehidupan beragama tidak berkembang menjadi sikap ekstrem yang menolak keberadaan kelompok berbeda.
Kedua, mencegah politisasi agama. Simbol, ajaran, dan sentimen keagamaan tidak semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan yang justru memperlebar perpecahan masyarakat.
Ketiga, memperkuat kepercayaan sosial (social trust) melalui dialog dan interaksi antarumat beragama. Komunikasi yang terbuka memungkinkan masyarakat saling mengenal, mengurangi prasangka, dan membangun kerja sama di tengah perbedaan.
Keempat, menyelaraskan kehidupan beragama dengan komitmen kebangsaan. Ahmad mengingatkan bahwa kesalehan beragama tidak seharusnya dipertentangkan dengan kecintaan terhadap negara dan tanggung jawab sebagai warga negara.
“Menjadi religius tidak berarti memusuhi negara,” demikian pesan yang ditekankan dalam pemaparan tersebut.
Dalam kerangka itu, Pancasila dan UUD 1945 merupakan kesepakatan luhur yang menjadi landasan kehidupan bersama. Komitmen terhadap konstitusi bukan berarti mengurangi kebebasan beragama, melainkan memastikan setiap warga memiliki kedudukan dan hak yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ahmad juga mengingatkan bahwa menjaga kerukunan tidak cukup hanya dengan mengulang slogan toleransi. Diperlukan kerja kebudayaan yang aktif, penegakan hukum secara adil, serta pemerataan ekonomi agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam konflik berbasis identitas.
Eksklusivisme dan radikalisme dapat memperoleh ruang berkembang ketika demokrasi rapuh, identitas agama dipolitisasi, dan ideologi transnasional diterima tanpa penyaringan kritis. Karena itu, pencegahan harus dilakukan dengan memperkuat daya tahan masyarakat melalui pendidikan, dialog, keadilan sosial, dan pemahaman keagamaan yang inklusif.
Moderasi beragama, tegasnya, bukan upaya mencampuri atau menyeragamkan keyakinan seseorang. Justru sebaliknya, pendekatan ini bertujuan menjaga ruang publik agar setiap warga negara dapat menjalankan agama dan keyakinannya tanpa mengalami penindasan maupun diskriminasi.
Pesan tersebut sejalan dengan pandangan Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dikutip dalam materi presentasi:
“Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu.”
Pada akhirnya, menjaga Indonesia di tengah keberagaman bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, Kementerian Agama, ataupun organisasi keagamaan. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran dalam membangun kehidupan yang saling menghormati dan menolak segala bentuk diskriminasi.
Moderasi beragama menjadi salah satu fondasi untuk memastikan perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan. Sebab, kekuatan Indonesia tidak terletak pada keseragaman keyakinan, melainkan pada kemampuan seluruh warga untuk hidup bersama, menjaga persaudaraan, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas sekat-sekat identitas.
Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!