Damailah Indonesiaku Bersama Cegah Terorisme!
Jakarta – Dua orang wanita Orang Asli Papua (OAP) asal Yahukimo, Ima
Selopole dan Animira Kobak menjadi korban kekerasan seksual dan
penyiksaan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST)
OPM Kodap XVI Yahukimo, Papua Pegunungan.
Kedua perempuan asal Papua itu mengalami penyiksaan di kebun Kampung
Baru Muara Bonto, Jl. Paradiso Bawah Km 4, Distrik Dekai, Kabupaten
Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (11/10/2023). Dengan penuh
kekuatan kedua wanita asli Papua itu berupaya melakukan perlawanan
untuk menolak upaya pemerkosaan dari sejumlah Orang Tak Dikenal (OTK)
yang membawa senjata tajam dan senjata api tersebut.
Karena perlawanannya, Ima Selopole yang mengakibatkan korban mengalami
luka-luka akibat benda tajam (pisau) dan Animira Kobak mengalami luka
pada bagian kemaluan akibat senjata tajam yang mengakibatkan meninggal
dunia.
Menanggapi aksi biadab KST OPM Papua tersebut, Panglima Komando
Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Richard
T.H Tampubolon mengecam keras aksi biadab yang diduga kuat dilakukan
oleh bagian dari kelompok KST Kodap XVI Yahukimo.
“Bagaimana mungkin atas nama memperjuangkan kepentingan masyarakat OAP
kalau kerjanya menganiaya, memperkosa dan membunuh secara sadis dengan
menusukan pisau ke kemaluan perempuan OAP,” kata Pangkogabwilhan III
Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon dalam keterangan resminya, Senin
(16/10/2023).
Menurut Pangkogabwilhan III, tempat kejadian tindak kekerasan terhadap
dua perempuan asli Papua itu merupakan wilayah persebaran dari KST
Kodap XVI Yahukimo yang selama ini selalu meresahkan masyarakat Papua.
“Kekerasan Orang Tak di Kenal (OTK) terhadap Orang Asli Papua (OAP)
masih terjadi di Papua, hal ini harus dihentikan, jangan sampai
terulang kembali, agar Papua menjadi aman dan damai, sehingga
kesejahteraan masyarakat Papua lebih cepat terealisasi, sebagaimana
yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor
9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat,” kata Richard.
Ia menambahkan bahwa Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua
Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ketika
mengunjungi Papua menegaskan, agar program percepatan pembangunan
kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut tidak terhambat,
diperlukan situasi politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) yang
kondusif.
Dengan demikian, Pangkogabwilhan III mengimbau kepada seluruh elemen
masyarakat Papua untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua, sehingga
peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat khususnya OAP dapat lebih
cepat terealisasi.
“Mulai saat ini hentikan omong kosong tersebut, jujur dan tuluslah
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, hargai martabat
perempuan, hormati dan jaga keamanannya,” ujar Pangkogabwilhan III.
“TNI – POLRI akan terus berkomitmen untuk mewujudkan Papua yang aman
dan damai melalui penegakan hukum secara tegas dan terukur untuk
mewujudkan papua yang sejahtera, maju dan modern,” tambahnya.