Tunjangan Naik, Peran Babinsa di Pencegahan Terorisme Diharapkan Meningkat

Tunjangan Naik, Peran Babinsa di Pencegahan Terorisme Diharapkan Meningkat

Tanah Datar – Aparatur pemerintahan di lapisan terbawah, yaitu kelurahan dan desa, dinilai memiliki peran yang sangat strategis untuk membantu pencegahan radikalisme dan terorisme.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Andi Intang Dulung, saat menyampaikan sambutan di pembukaan kegiatan Penguatan Aparatur Kelurahan/Desa dalam Pencegahan Terorisme di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis (19/7/2018). Aparatur kelurahan dan desa yang terdiri dari lurah, kepala desa, Babinsa dan Babinkamtibmas, diminta untuk menjadi leader dalam menggalang masyarakat untuk terlibat aktif dalam pencegahan terorisme.

“Khusus untuk Babinsa, kalau saya ikuti di pemberitaan, Pak Presiden Jokowi sudah mengumumkan tunjangan kinerjanya naik seratus persen. Semoga ini bisa menjadi perangsang agar tugas-tugas pencegahan terorisme bisa dijalankan dengan baik,” kata Andi Intang mengawali sambutannya.

Sebagai catatan, dalam pertemuan 4.000 Babinsa se-Indonesia di hanggar Halim Perdanakusuma, Selasa (17/7/2018) kemarin, presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan 100% tunjangan kinerja untuk Babinsa. Saat ini jumlah Babinsa se-Indonesia mencapai angka 10.000 orang.

“Untuk Lurah, Kepala Desa dan Babinkamtibmas, semoga segera menyusul tunjangan kinerjanya dinaikkan. Yang ingin kami tekankan, besaran tunjangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk kita bersama-sama mencegah terorisme,” tambah Andi Intang disambut tepuk tangan peserta.

Dalam sambutannya Andi Intang juga menyebut pascakasus peledakan bom bunuh diri di Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, upaya penindakan oleh aparat keamanan terus digalakkan. Hingga saat ini setidaknya terdapat 204 orang yang sudah ditangkap, sementara 20 lainnya terpaksa diberikan tindakan terarah dan terukur karena memberikan perlawanan.

“Penindakan sebenarnya langkah terakhir. Pencegahanlah yang sampai saat ini terus dikuatkan, dan di sini membutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat,” tegas Andi Intang.

Dalam kegiatan penguatan aparatur kelurahan dan desa, masih kata Andi Intang, BNPT akan membagikan modul yang penyusunannya dilakukan bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang di dalamnya memuat bagaimana mengenali keberadaan pelaku sampai langkah pencegahan yang sebaiknya dilakukan.

“Selamat berkegiatan. Kami minta melalui penguatan ini peran aparatur di desa dan kelurahan bisa semakin ditingkatkan, karena memang menjadi tugas kita bersama mencegah radikalisme dan terorisme,” pungkas Andi Intang.

Kegiatan Penguatan Aparatur Kelurahan/Desa dalam Pencegahan Terorisme di Tanah Datar terlaksana atas kerjasama BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat. Kegiatan serupa sudah dan akan dilaksanakan di 32 provinsi se-Indonesia sepanjang tahun 2018. [shk/shk]